"Kami menilai pemberian izin msuk atau bebas entry ke para wartawan tanpa proses duduk bersama antara pemerintah dan parlemen kami sesalkan karena sebagaimana halnya Pemerintah, kami parlemen menampung aspirasi," ungkap Tantowi dalam raker bersama pihak Pemerintah di Gedung Nusantara II DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/2/2016).
Menurut Tantowi, segala hal tentang Papua sangatlah sensitif. Bumi Cenderawasih sudah menjadi isu internasional mulai dari permintaan merdeka hingga pelanggaran HAM masif.
"Karena pelangaran HAM isu seksi, ketika membiarkan wartawan asing masuk, sama saja dengan membuka diri untuk dibuka borok kita dan dijual jadi berita, itu internasionalisasi isu," sambung pria yang sedang mempersiapkan diri untuk berlaga di Pilgub Banten 2017 itu.
Dalam kesempatan ini, Tantowi menegaskan bukannya dia antiketerbukaan. Namun terkait pemberitaan di Papua, menurutnya harus ada mekanisme tertentu. Apalagi jika pada akhirnya ada pers yang menyebarkan berita tidak sesuai fakta.
"Kami tidak antiketerbukaan, termasuk Papua, tapi mekanisme membatasi agen-agen pemberitaan tidak salah, mari duduk bersama. Tadi di awal paparan Pak Menko sudah ada kegiatan wartawan Prancis bikin berita soal pelanggaran HAM di Papua. Tidak semua betul isinya, berita bohong tapi bagaimana mencegah itu, dan tidak kuasa menahan gelombang berita," beber Tantowi.
Untuk itu dia meminta agar kebijakan kebebasan masuk wartawan asing di Papua bisa ditinjau ulang oleh pemerintah. Ada banyak kerugian yang menurut Tantowi didapat Indonesia dari keputusan Presiden itu.
"Kita tidak tahu apa mereka pers benar atau tidak, mana kita tau mereka agen yang pengen Papua lepas dari kita. Dunia sekarang ini perang fisik tidak ada lagi, tapi terjadi perang proxy, asimetris, nontradisional, sudah diserang, kita tidak sadar dan justru menikmati itu," tutup politikus Golkar itu. (ear/tor)
