Jakarta - Pemerintah dan DPR menggelar rapat mengenai sejumlah agenda, termasuk soal penanggulangan teroris dan pemberian bebas visa. Terkait pemberlakuan bebas visa, ada sejumlah persiapan yang dilakukan.
"Ada 169 teritori (negara) yang diusulkan Menteri Pariwisata. Kami sangat mewaspadai masalah security. Persiapan sudah kami lakukan. Semua ada risiko, tapi kalau Malaysia bisa kenapa kita tidak? Kita dalam era ingin bersaing dan pariwisata meningkat hampir 20 persen," ungkap Menko Polhukam Luhut B Pandjaitan.
Hal tersebut disampaikannya dalam raker bersama Komisi I dan Komisi III DPR yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Gedung DPR, Jakarta, Senin (15/2/2016). Pemberian bebas visa ini dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan wisatawan dari luar negeri. Namun tidak semua negara bisa mendapatkannya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bebas visa yang menjadi kebijakan ini melalui proses yang cukup panjang, dari latar belakang ekonomi. Harus ada asas manfaat. Kami menyepakati harus ada peningkatan keamanan," jelas Luhut.
"Ada beberapa negara yang tidak kita beri karena dari laporan intelijen akan membawa masuk teroris dan narkoba seperti Irak, Afghanistan. Maka kami bekerja sama dengan BIN," lanjutnya.
Pemberian bebas visa ini diharapkan agar pariwisata menjadi sektor utama pemasukan negara. Luhut sempat
slip of tongue saat memberikan presentasi di depan anggota DPR.
"Sekarang pariwisata penerimaan keempat terbesar di Indonesia. Kita ingin ke depan Pariwisata nomor 1, kedua ikan, baru Migas. Maka bebas visa kami harap dapat meningkatkan teroris. Maksud saya turis, terlalu banyak saya soal teroris," tuturnya.
"Keamanan kita tingkatkan, kalau tidak aman, maka mereka tidak mau datang, maka keamanan jadi kunci. Maka peningkatan keamanan kita lakukan," tambah jenderal purnawirawan TNI itu.
Kemudian dari sisi pengawasan terhadap orang asing terkait bebas visa ini, Ditjen Imigrasi Kemenkum HAM akan meningkatkan hingga tingkat desa. Dari lurah, Babinsa TNI AD, dan Bimas Polri dimanfaatkan.
"Kita memperkuat pengawasan orang asing. Dari 33 kanwil di provinsi, kami sudah memperkuat dengan membentuk pengawasan orang asing baik di provinsi maupun Kab/kota. Ada 121 kantor imigrasi yang membentuk pengawasan orang asing," ucap Dirjen Imigrasi Ronny Sompie dalam kesempatan yang sama.
"Kami juga akan membuat hingga tingkat kecamatan dan desa. Karena di desa ada Babinsa dan babinkamtibnas yang bisa bekerja sama dengan lurah. Ini jadi tiga serangkai ujung tombak pengawas orang asing. Dan mereka bisa menggunakan data dari jaringan website," imbuhnya.
Harapannya jika terlihat ada potensi mencurigakan dari turis asing masuk di suatu daerah, laporan dari bawah bisa segera masuk. Kemudian langkah-langkah bisa segera diambil sedini mungkin.
"Kemudian bagaimana imigrasi memperkuat pintu gerbang sebagaimana dilaporkan ada 14 tempat pemerikasan imigrasi yang menjadi tempat masuknya wisatawan mancanegara. Terletak di bandara, pelabuhan, sedangkan pos lintas batas di darat belum dijadikan tempat pemeriksaan imigrasi," terang Ronny.
Melalui tempat pemeriksaan imigrasi itu, hingga tingkat desa, kata Ronny, pengawasan akan dilakukan agar pemerintah dapat memantau perjalanan turis asing. "Kita akan pantau perjalanan mereka," ujarnya.
Hingga saat ini rapat masih berlangsung. Dari sisi pemerintah masih memberikan presentasi kepada DPR, seperti Kapolri Jenderal Badrodin Haiti dan Jaksa Agung M Prasetyo. Hadir pula Menhan Ryamizard Ryacudu, Kepala BNPT Saud Usman, dan Kepala PPATK M Yusuf.
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
.webp)
