Pemkot Siap Fasilitasi Warga Kalijodo yang Bersedia Alih Profesi

Jakarta - Pemprov DKI Jakarta akan menertibkan kawasan Kalijodo. Pemprov siap memfasilitasi warga Kalijodo yang akan beralih profesi dengan membuka pelatihan keterampilan.

"Pelatihan diselenggarakan nanti bagi yang mau alih profesi seperti menjadi penjahit atau buka salon. Kalau yang laki-laki nanti ada juga," ujar Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (15/2/2016).

Mayoritas pekerjaan para warga Kalijodo adalah pekerja seks kokersil (PSK), sementara yang laki-laki sebagai petugas keamanan bar, kafe yang ada di kawasan tersebut. Sampai saat ini, kafe-kafe dan bar dengan fasilitas karaoke memang masih tumbuh subur di lokasi tersebut.

Selain soal alih pekerjaan, Pemprov juga tengah mengkaji proses relokasi warga Kalijodo ke rumah susun.

"(Rusun) sedang pelaksanaan, ada di DKI Jakarta, itu bisa ditanya ke Dinas Perumahan," imbuh Anas.

Tapi dia mengaku belum bisa memastikan waktu penertiban Kalijodo yang wilayahnya berada di Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Pemprov DKI bersama Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya hari ini berkoordinasi untuk rencana penertiban tersebut.

Kalijodo yang berada di wilayah Tambora, Jakarta Barat sendiri hanya sebagian kecilnya yang mencakup RT 07/10. "Selebihnya Jakarta Utara," ucapnya.

Setelah rapat, pihaknya akan melakukan sosialisasi kepada warga Kalijodo, Tambora, Jakbar untuk pengosongan.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memang berencana membongkar kawasan Kalijodo karena masuk dalam kawasan jalur hijau bukan soal prostitusi. Koordinasi pembongkaran dilakukan di Mapolda Metro Jaya dengan melibatkan ketua RT/RW setempat termasuk dari aparat keamanan.

"Ini (Kalijodo) kan memang jalur hijau, diperjual belikan. Anda enggak mungkin membiarkan berpuluh-puluh tahun orang melanggar. Kalau orang itu melanggar bagaimana kita mau membereskan Waduk Pluit nanti," kata Ahok di Balai Kota, Senin (15/2) pagi.

Penggusuran ini dipastikan Ahok akan disertai dengan jaminan hunian bagi penghuni Kalijodo yang ber-KTP Jakarta. Selain itu, Pemprov DKI juga menyiapkan fasilitas berdagang untuk menyambung hidup warga.

"Untuk yang mau berdagang akan kita kasih ke UMKM atau PD Pasar Jaya. Yang mau tinggal, kita akan bagi di rumah susun yang ada. Kalau ada unit rusun yang kosong, maka akan kita bagi. Yang KTP-nya bukan Jakarta ya pulang kampung saja sudah," tegas Ahok. (mei/fdn)