.webp)
"Kalau saya berpikir, ketum Golkar itu fokus pada jabatannya. Saya bisnis enggak, ngurus yang lain enggak," kata Ical dalam wawancara dengan detikcom di lantai 46 Bakrie Tower, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (11/2/2016).
Bila melihat ke belakang, dua ketum Golkar sebelum Ical yaitu Jusuf Kalla dan Akbar Tandjung rangkap jabatan. Nah Ical rupanya kurang sreg dengan hal itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Menurut pendapat saya, idealnya demikian. Tapi kalau ada yang begitu, tidak ada yg bisa melarang di AD/ART. Dulu presiden juga bisa jadi ketum," sambung Ical.
Pandangan Ical ini sangat berbeda dengan prinsip Jusuf Kalla yang tak mempersoalkan ketum parpol rangkap jabatan. Bagi JK tak masalah ketum Golkar merangkap jabatan, seperti dirinya dulu.
"Dulu Akbar Tandjung merangkap, boleh kan?" kata JK di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (12/2/2016).
JK mengatakan tidak ada aturan di AD/ART Golkar yang melarang ketum rangkap jabatan. Hal itu juga ditunjukkan dengan pengalaman pimpinan Golkar sebelumnya yang pernah rangkap jabatan.
"Nggak ada. Buktinya Akbar dulu ketum Golkar merangkap ketua DPR. Saya ketum Golkar merangkap wakil presiden. Ibu Mega presiden, beliau ketum PDIP, SBY ketua umum, juga presiden," sebut JK.
Perbedaan sikap ini memunculkan spekulasi politik soal adu kuat pengaruh antara JK dan Ical. Kabarnya ini menyangkut sosok salah satu caketum yang kini duduk di kursi pimpinan lembaga tinggi negara. Golkar punya dua calon ketum yang kini duduk sebagai pimpinan lembaga negara yakni Ketua DPR Ade Komarudin dan Wakil Ketua MPR Mahyudin. Apakah perbedaan prinsip tersebut bakal menggoyang kedua caketum Golkar tersebut? (van/nrl)
