Ceketum Golkar Harus Lewat Proses Debat Kandidat dan Uji Publik

Jakarta - Partai Golkar akan melaksanakan munas dalam beberapa bulan ke depan. Salah satu syarat calon ketua umum Golkar harus melalui uji publik dan debat kandidat.

"Sebelum proses pencalonan (syarat dukungan) dan pemilihan caketum, diadakan uji publik melalui debat kandidat di hadapan peserta dengan melibatkan publik/pengamat," ujar politisi Golkar Agun Gunandjar kepada detikcom, Minggu (14/2/2016).

Para kandidat juga harus mengantongi dukungan 30 persen melalui pemungutan suara, dan bukan melalui surat dukungan tertulis.

"Bakal calon harus lulus verifikasi Prestasi, Dedikasi, Loyalitas dan Tidak tercela (PDLT) sebagaimana diatur dalam AD/ART melalui formatur yang lebih awal pembentukannya," ucapnya.

Agun juga mengatakan pembentukan tim formatur haruslah mencerminkan kekuatan riil partai, baik struktur maupun ormas yang mendirikan dan didirikan. Selain itu, struktur DPP sebaiknya dibentuk oleh munas, oleh ketum terpilih bersama sama formatur.

"Masing-masing calon tidak melakukan "politik uang" selama perhelatan munas berlangsung serta siap kalah dan siap menang," kata Agun.

Dirinya juga berharap munas harus menjadi momentum bagi Golkar untuk bangkit. Kepanitiaan munas harus dapat jujur dan tidak memihak termasuk dalam penyusunan agenda materi dan tata tertib munas harus yang transparan, partisipatif dan akuntable sesuai AD/ART.

"Kepesertaan dari DPD Riau sebelum konflik terjadi, terkecuali yang bermasalah melalui Musda lebih awal," ujarnya.

(fiq/erd)