.webp)
"Wacana Ini baik untuk didukung, memberi opini kepada Publik bahwa partai Golkar mempunyai keinginan untuk berubah. Ini bisa meminimalisasi opini yang berkembang pada masa lampau," ujar Ketua DPP Partai Golkar Bidang Organisasi dan Daerah, Mahyudin di Banjarmasin, Kalsel, Minggu (14/2/2016).
Golkar sebagai salah satu partai besar menurutnya akhir-akhir ini sedang mengalami tren negatif. Dalam beberapa pertarungan politik, baik pemilu legislatif, eksekutif, maupun pilkada jumlah pemilih partai berlambang beringin ini cenderung menurun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Setiap tahun Golkar mengalami penurunan kursi, dari 124, 106 sekarang 91 sehingga memang perlu langkah langkah terobosan yang luar biasa. Kalau kita mau jadi nomer 2 atau nomer 3 ya silakan saja, tapi kita kan gak mau begini terus," ungkap dia.
"Langkah untuk mengajak KPK dan PPATK itu merupakan langkah yang bagus untuk perbaikan internal sekaligus membangun citra keluar, Golkar baru untuk memberantas korupsi," sambung dia.
Seiring berjalannya waktu, partai politik juga turut mendapatkan dana yang lebih besar dari negara, jadi mereka otomatis memiliki tanggung jawab lebih besar terhadap negara. Munas dianggap cocok sebagai arena pembelajaran.
"Saya kira ke depannya untuk menjadi partai modern seperti itu, lembaga negara bisa ikut terlibat. Ada wacana kita kan partai politik dibiayai oleh negara dengan dana yang lebih besar jadi pasti harus diaudit. Jika diaudit sendiri kan bisa memunculkan permainan-permainan yang tidak baik dalam tubuh partai. Munas nanti bisa jadi awal pembelajaran," tutur dia.
Wacana ini belum masuk ke dalam Rapat pleno pimpinan. DPP akan membahas sistemnya terlebih dahulu agar praktiknya lebih matang.
"Sudah ada wacana di beberapa pengurus tapi belum sampai dibawa ke Rapat pleno. Mudah Mudahan tidak ada isu money politic dalam munas golkar. Kita akan bahas sistemnya, agar mengakar dan rapi," tutup dia.
(erd/erd)
