Tangkap Tangan Suap Kasubdit oleh KPK Jadi Peringatan Keras untuk MA

Jakarta - Penangkapan Kasubdit Kasasi Perdata Andri Tristianto Sutrisna saat menerima suap dianggap menjadi peringatan keras untuk Mahkamah Agung (MA). MA pun diminta mengawasi dan membina SDM-nya agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

"Kasus ini adalah peringatan keras dan harus menjadi evaluasi yang serius dan mendalam bagi MA dalam mewujudkan visi misi MA sebagai lembaga peradilan yang agung," kata anggota Komisi III DPR, Didik Mukriyanto saat berbincang, Minggu (14/2/2016).

Didik menuturkan bahwa seharusnya semua pejabat di lembaga penegak hukum dan peradilan mampu merepresentasikan sikap yang zero tolerance terhadap suap dan korupsi. Mereka justru wajib menjadi teladan bagi masyarakat terkait perilaku bebas korupsi.

"Kasus ini menyuguhkan kepada masyarakat akan tumbuh dan berkembangnya kesuburan perilaku koruptif dan transaksional di lingkungan MA. Padahal MA adalah garda terakhir bagi masyarakat dalam mencari keadilan," ujar Sekretaris Fraksi Partai Demokrat di DPR ini.

MA diminta melakukan evaluasi yang serius dan mendalam demi bisa mewujudkan lembaga peradilan yang agung. Pembinaan SDM untuk pejabat di lingkungan MA harus dilakukan.  

"Yang tidak kalah penting dan urgen, MA harus segera melakukan penguatan dan pembinaan SDM di lingkungan MA baik dalam mulai dari integritas, kapabilitas, kompetensi dan komitmen yang tegak lurus untuk terus berperang melawan dan menolak suap dan korupsi," ungkap Didik.

Kasus ini bermula saat pengusaha Ichsan Suwaidi terlibat dugaan korupsi pembangunan dermaga Labuhan Haji di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Bersama pengacaranya, Awang Lazuardi Embat, keduanya menyuap Andri yang dianggap memiliki wewenang untuk menunda pengiriman salinan putusan kasasi.

"Di rumah ATS ditemukan uang 400 juta yang ada di dalam paper bag dan ada uang lainnya di koper lain," kata juru bicara KPK, Yuyuk Andriati di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (13/2/2016).
(imk/rna)