"Personel siap, kita punya 15 ribu pasukan. Tinggal berapa yang dibutuhkan, kita sesuaikan dengan kebutuhan di lapangan," ungkap Kapendam Jaya Kolonel Inf Heri Prakosa saat berbincang dengan detikcom, Jumat (12/2/2016) malam.
Meski begitu, menurut Heri, untuk pengerahan pasukan penanganan Kalijodo tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Pasalnya berbeda dengan penanganan bencana darurat, pembongkaran lokalisasi memerlukan sejumlah langkah sebelum sampai pada eksekusi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau bencana atau tugas penanganan keadaan darurat nggak usah diminta, tentara langsung gerak. Tapi kalau seperti ini Pemda perlu membuat surat ke Pangdam minta bantuan kekuatan untuk menertibkan," sambungnya.
Nantinya Kodam Jaya akan melakukan perencanaan dan menentukan langkah-langkah yang akan diambilnya. Tentunya berkoordinasi dengan Pihak Pemprov DKI dan juga Polda Metro Jaya.
"Nanti akan ditentukan kekuatannya, tugasnya apa, berapa personelnya, apa saja perlengkapannya. Jadi perlu dipetakan. Karena ini hajat pemda, yang akan lebih banyak memperkuat itu pemda seperti satpol PP. Kita sesuai porsi aja, polisi juga," tutur Heri.
Heri menyatakan pihak Pemprov DKI belum mengirimkan surat resmi terkait permintaan bantuan. Namun sudah ada pembicaraan secara lisan.
"Dari pihak pak Ahok belum kasih surat tapi kan sudah ada komit dengan Pangdam dan Kapolda. Kalau pak Ahok bekerjanya seperti yang biasa dilakukan Kodam selama ini. Awalnya mediasi. Kalau belum ada perkembangan pakai surat peringatan sampai ketiga, kalau nggak diindahkan baru eksekusi," jelasnya.
Selama ini pihak TNI disebut Heri belum pernah secara langsung turun ke wilayah Kalijodo. Namun bukan berarti Kodam Jaya tidak memiliki data-data terkait kehidupan lokalisasi hingga perjudian di sana, termasuk para premannya.
"Tapi di situ kan ada koramil, dan Kodim terdekat. Babinsa di situ ada pasti data teritorialnya, intelijen juga ada, siapa orang-orang yang berpengaruh dan punya kekuatan. Ini Kita sudah petakan," tegas Heri.
"Memang harus dipelajari dulu, taktis medannya seperti apa. Tokoh-tokohnya siapa, daerah rawannya di mana. Tapi ancaman preman itu, kita punya prinsip negara nggak boleh kalah sama preman. Yang jelas Kodam sudah punya pengalaman," imbuh dia.
Sebelumnya Ahok mengatakan ia sudah berkoordinasi dengan Pangdam Jaya dan Kapolda Metro Jaya. Jika surat pemberitahuan hingga peringatan masih tak diindahkan, Ahok didukung Kodam Jaya dan Polda Metro siap merobohkan lokalisasi Kalijodo.
"Soal Kalijodo Pak Kapolda dan Pak Pangdam sudah siap dukung. Tinggal sosialisasi kasih SP 1,2 dan 3, bongkar," tandas Ahok, Jumat (12/2). (elz/kha)











































