"Semua mendukung, itu sudah jadi peraturan presiden dan akan dievaluasi 1-2 tahun kemudian. Nanti akan disampaikan dalam RDP hari Senin sesuai tugas dan fungsi masing-masing," ujar Dirjen Imigrasi Ronny Sompie usai rapat di kantor Menko Polhukam, Jumat (12/2/2016).
Persoalannya keamanan menjadi faktor riskan , lantaran warga negara asing dapat dengan leluasa masuk dan keluar Indonesia. Imigrasi pun punya tugas tambahan.
"Sekarang kita buat wadahnya apakah ke sekretariat di kecamatan atau perangkat lain dibangun. Itu harus dilakukan akhir 2016 ini untuk perkuat bebas visa kunjungan," sambungnya.
Sejauh ini sudah ada 90 negara yang mendapat bebas visa ke Indonesia. Pemerintah sendiri berencana untuk menambah jumlah negara yang bisa mendapatkan bebas visa ke Indonesia.
"Nanti mau ditambah 169, itu kita tunggu saja pengumuman. Kita nanti evaluasi negara mana yang diberikan. Ini masih perlu evaluasi, ini saja belum satu tahun, setelah satu tahun baru evaluasi apa perlu diperbaiki atau tidak," jelasnya.
Sedangkan, secara terpisah Kepala Bakamla Desi Albert Mamahit mengatakan kebijakan visa akan menguntung negara. Terkait persoalan keamanan tentu, para wisatawan yang datang ke Indonesia sudah diseleksi dari negara asalnya.
"Nanti di sini ada prosedur yang disiapkan. Ini baru beberapa bulan tentu ada evaluasi. Kita optimis, tentu akan ada dampak tapi antara keberhasilan dan masyarakat sudah terukur," kata Albert.
Bakamla sendiri sudah menyiapkan strategi untuk memperketat pengawasan di pelabuhan. Pengecekan terhadap warga negara asing dibuat lebih ketat.
"Total ada 9 pintu pelabuhan, kita lakukan pengecekan. Kasarnya begini, kita buka pintu halaman masa tidak dijaga. Terutama monitoring kita juga waspadai siapa-siapa saja yang datang," pungkasnya.
(edo/Hbb)
