KPK: Operasi Tangkap Tangan Jangan Pernah Sisakan Kartel

Jakarta - Upaya pemberantasan korupsi masih gencar dilakukan para pendekar antikorupsi di KPK. Namun cara yang agak berbeda ingin ditonjolkan KPK di bawah kepemimpinan Agus Rahardjo.

Analogi mencabut gulma atau tanaman pengganggu disebut Wakil Ketua KPK Laode M Syarif sebagai salah satu caranya. Menurut Syarif, memberantas korupsi jangan hanya menangkap orang per orang, tetapi harus secara keseluruhan.

"Kasih contoh, dulu kemarin itu kan ditangkap Luthfi Hasan Ishaaq. Orangnya ditangkap untuk perkara itu tapi kartelnya masih hidup sampai sekarang. Dulu jaringan itu enggak dicabut. Kalau akar serabut dicabut itu kan banyak," ucap Syarif saat berkunjung bersama pimpinan KPK lainnya Alexander Marwata ke kantor detikcom, Jalan Warung Jati Barat, Jakarta Selatan, Jumat (12/2/2016).

Menurut Syarif praktik korupsi di Indonesia masih menggunakan cara lama. Permainan curang dilakukan pada pengadaan barang dan jasa, pembangunan suatu proyek atau masalah perizinan.

"Sebenarnya korupsi di Indonesia itu belum canggih. Sebagian sangat canggih, tapi sebagian besar itu masih belum canggih. Seperti pengadaan, perizinan, jadi masih sifat transaksional yang belum canggih. Tapi ada beberapa hal yang sophisticated misalnya dibuat sejak perencanaan pembangunan proyek, dan itu betul-betul pejabat dan pengusaha," kata Syarif.

Ke depan, model pemberantasan korupsi yang difokuskan KPK yaitu melakukan penindakan dengan upaya pencegahan. Cara seperti itu dapat dilakukan agar praktik penyimpangan yang sama tidak terulang kembali.

Sementara itu Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan yang ikut dalam kunjungan ke detikcom, mengaku sempat was-was ketika KPK hendak berfokus pada pencegahan. Menurut Pahala, taring KPK ada pada bagian penindakan.

"Saya baru 3 bulan di KPK tapi deg-degan juga waktu nanti kita fokus pencegahan, mati gue. Penindakan, kalau enggak ada penindakan, pencegahan itu enggak ada giginya," ucap Pahala.

Pahala memberi contoh ketika hendak mengundang Sekretaris Daerah Aceh, Papua, dan Papua Barat yang membuat heboh media-media lokal. Hal itu lantaran bentuk surat yang dikirimkan agak 'menyeramkan'.

"Awalnya kami kirim surat 'Kepada Gubernur untuk menugaskan Sekda, lalu berikutnya kami kirim surat mengundang sekda, baru mereka berani datang. Jadi segitu takutnya sama KPK, karena penindakannya," kata Pahala.

Pahala menyebutkan, KPK nantinya akan semakin rajin mengirimkan sinyal-sinyal keberadaan KPK di daerah-daerah. Menurutnya, hal tersebut akan menjadi warning bagi para pelaku koruptor untuk mengurungkan niatnya.

"Kita sangat ingin media pengirim sinyal. Mulai saat ini KPK mengawal APBD, di sana mungkin sinyalnya lebih jelas, kita bergerak di bidang apa dan sebagainya. Sekarang modelnya pencegahannya bergerak ke model itu, kalau dulu kita sosialisasi, ah sudah selesai itu. Kalau kita belajar dari kementerian dari sekda ini, syukur-syukur partai yang kita datangi," ucap Pahala. (dha/fdn)