Cegah Politik Uang, Ical Ajak KPK Awasi Munas Golkar

Jakarta - Sejumlah pihak menyarankan agar Munas Golkar diawasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketum Golkar Aburizal Bakrie (Ical) juga berpendapat itu perlu dan akan secara resmi mengundang.

"Di dalam Munas Golkar, mungkin kalau KPK bersedia, kita akan kerja sama agar politik uang jangan terjadi," kata Ical dalam wawancara dengan detikcom di Bakrie Tower, Jakarta Selatan, Kamis (11/2/2016).

Ical menyebut hingga saat ini di internal KPK ada dua pendapat berbeda. Kini, semua tergantung kesediaan dari lembaga antikorupsi itu.  

"Nanti kita beri surat resmi. Kita akan mengajak, kalau bersedia. Kalau tidak, ya Bareskrim Polri," ujar mantan Menko Perekonomian ini.

Bagaimana cara pengawasan Munas oleh KPK nantinya?

"Tidak tahu, mereka (KPK) yang lebih tahu caranya," jawab Ical.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang bersuara keras tentang permintaan bantuan dari kubu Agung Laksono untuk mengawasi penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) Golkar. Saut menyebut bahwa informasi yang beredar memang ada transaksi yang dilakukan.

"Jadi mencegah itu, sekali lagi, lebih bagus. Kita menangkap sinyal-sinyal (adanya transaksi) itu ada bahkan kita menangkap jumlahnya yang bakal beredar berapa," ucap Saut di KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (29/1/2016).

(imk/erd)