MT Arifin: Isu Ambalat Sengaja Dibesar-besarkan

Solo - Pengamat politik dan militer MT Arifin menilai sengketa blok Ambalat bukan sebuah persoalan besar, namun telah dibesar-besarkan. Mobilisasi opini itu sengaja dibuat untuk menutupi potensi kerawanan yang dapat berdampak lebih besar, seperti kenaikan harga BBM karena berdampak langsung bagi kehidupan rakyat."Sebetulnya kerawanan di Ambalat hanya pada tingkat patroli, belum pada tingkatan state. Tapi ada pihak yang sengaja melakukan mobilisasi opini dengan memanfaatkan sentimen nasionalisme dan hubungan dua bangsa yang memang sedang memburuk. Tujuannya untuk menutupi potensi kerawanan lain yang lebih besar, seperti dampak kenaikan harga BBM," ujarnya kepada detikcom, Rabu (9/3/2005).Menurut MTA, demikian dia biasa dipanggil, kerawanan di blok Ambalat timbul ketika pihak Indonesia memasang lampu suar di blok tersebut, yang kemudian diperingatkan oleh pihak Malaysia. Persoalan inilah yang kemudian menimbulkan perbedaan pendapat, yang sebetulnya juga berpotensi akan terjadi di 12 titik lainnya yang merupakan batas wilayah RI dengan beberapa negara tetangga.Jika Indonesia menghendaki penyelesaian secara proporsional, menurut dia, cukup dihadapi dengan kepala dingin oleh Pemerintah dan Armatim AL. Sebab Malaysia juga sudah menyadari bahwa sebagai negara kontinental, dia tidak bisa memiliki zona ekonomi eksklusif (ZEE) meskipun Malaysia telah menambah luas wilayah dengan mendapatkan Pulau Sipadan dan Ligitan."Kalau Presiden segala sampai datang ke sana, ini masalah kecil yang dibesar-besarkan. Lalu membiarkan adanya gerakan yang menghendaki konfrontasi. Menurut saya, ini disengaja dengan memanfaatkan emosi rakyat akibat hubungan kedua bangsa yang memang sedang buruk terkait penanangan kasus TKI dan pengalaman pahit lepasnya Sipadan dan Ligitan," ujarnya."Ada kelompok tertentu yang memainkan peran penting dalam desain mobilisasi opini ini. Pertamakali gerakan mendorong bentrokan fisik itu muncul di Sulawesi Selatan lalu merembet ke berbagai kota yang digerakkan oleh satu jaringan tertentu," lanjutnya.Ubah Politik PertahananLebih lanjut, MTA menyarankan agar Pemerintah segera mengubah politik pertahanan dengan semakin menambah kekuatan pertahan di laut dan udara mengingat Indonesia adalah negara kepulauan. Sebab jika hal itu tidak dilakukan, kerawanan perbatasan dan kedaulatan akan terus mengancam NKRI."Secara kesejarahan memang TNI-AD paling banyak berperan di masa revolusi fisik. Secara politis, Orde Baru juga secara sengaja menciptakan TNI-AD sebagai garda politik terdepan. Namun ke depan, kita harus segera membenahi politik pertahanan karena negara ini adalah negara kepulauan dimana lautan yang menjadi pemersatu dalam NKRI," paparnya."Banyak pulau-pulau terluar kita yang tidak terpelihara dan tidak terkontrol. Demikian juga ada beberapa wilayah udara yang secara nyata kita telah kehilangan kedaulatannya. Misalnya, ada beberapa tempat di udara Indonesia, yang keluar masuknya pesawat justru harus meminta izin dari Singapura danbukan dari kita. Kalau tidak segera ada reorientasi maka kita semakin repot ke depan," lanjutnya. (asy/)