Deponering Samad dan BW, Luhut: Itu Hak Jaksa Agung, Silakan Saja

Jakarta - Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan menyebut opsi mengesampingkan perkara (deponering) bekas pimpinan KPK Abraham Samad dan Bambang Widjojanto merupakan kewenangan Jaksa Agung, M Prasetyo.

"Itu hak prerogatif, itu hak Jaksa Agung silakan saja," kata Luhut kepada wartawan di kantornya, Jl Medan Merdeka Barat, Jakpus, Jumat (12/2/2016).

Luhut menegaskan, Jaksa Agung pasti memiliki pertimbangan juga mengumpulkan masukan dari pihak lain untuk memutuskan deponering.

"Jaksa Agung pasti punya pertimbangan, punya sistem dalam proses pengambilan keputusan," sambung dia.

M Prasetyo sebelumnya mengatakan masih menunggu masukan dari pihak lain untuk memutuskan nasib perkara Samad, Bambang serta penyidik KPK Novel Baswedan.

"Kita tidak hanya meminta pertimbangan dari satu pihak. Ada pihak lain yang kita minta pertimbangan termasuk juga nanti kita akan minta pertimbangan ke masyarakat. Polri kita minta pertimbangan, Mahkamah Agung," kata Prasetyo di kantornya Jl Sultan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jaksel, Jumat (12/2).

Menurut Prasetyo, kewenangan mengeluarkan deponering diatur Pasal 35 sub c Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Yang pasti, keputusan atas penanganan perkara berdasarkan pertimbangan dari pihak lain tidak diberi tenggat waktu.

"Lebih cepat lebih baik," ujarnya. (fdn/fdn)