IDI Sebut Gaji Kecil Penyebab Dokter Terima Sponsorship

Jakarta - Dalam kode etik kedokteran, dokter diperbolehkan menerima sokongan sponsor (sponsorship) dari perusahaan farmasi dengan batasan tertentu. Benarkah hal itu karena gaji dokter di Indonesia yang masih kecil?

"Kalau misalnya dokter pergi ke daerah dan lain-lain, biayanya Rp 15-20 juta per orang. Dengan gaji PNS, sangat sulit untuk pengembangan ilmu," kata Ketua Bid. Informasi IDI Mahesa dalam jumpa pers di kantor PB IDI, Jl Dr GSSY Ratulangi, Jakarta Pusat, Kamis (11/2/2016).

Untuk dokter yang baru mereka gajinya masih sekitar Rp 3,5 juta. Gaji inilah yang harus dipakainya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari termasuk mengikuti simposium/ seminar keilmuan yang biayanya mencapai jutaan.

"Untuk kegiatan ini apakah negara akan berperan serta? Negara belum punya kemampuan keuangan untuk mendukung program P2KB (Program Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan)," kata Ketua IDI Oetama Marsis.

Marsis menyebut selama ini gaji dokter di Indonesia masih sangat kecil jika dibandingkan negara-negara maju. Tak perlu jauh-jauh, ia menyebut di Singapura gaji dokter muda bisa mencapai Rp 25 juta dan yang senior mencapai Rp 75 juta rupiah. Angka ini disebutnya jauh berbeda dengan gaji dokter di Indonesia saat ini.

"Solusinya tingkatkan penghasilan dokter dengan pemberian take home pay yang rasional. Contoh dokter baru, itu sekitar Rp 3,5 juta, tdk manusiawi. Yang kedua, dihalalkanlah sponsorhip dengan pengaturan di beberapa sektor sehingga kami bisa menerima, yang tidak suap," ucapnya.

Kecilnya penghasilan itu akhirnya tak hanya membuat dokter menghalalkan sponsorship namun juga bekerja di beberapa rumah sakit swasta hingga membuka praktek pribadi yang biaya jasanya lebih besar dari praktek di rumah sakit pemerintah/swasta.

"Kami juga tidak mau praktek pribadi. Capek juga kan badan. Tapi take home paynya masih sangat kecil," terangnya.

Kecilnya anggaran untuk peningkatan keilmuan dokter di Indonesia juga diakui oleh Kementerian Kesehatan. Dari total alokasi anggaran APBN Rp 63,481 triliun, hanya 10 persen atau sekitar Rp 6,06 triliun untuk pengembangan ESDM. Jumlah ini sangat kecil dibanding jumlah tenaga medis di Indonesia.

"Total APBN tahun ini Rp 63,481 triliun. Untuk program pengembangan ESDM alokasinya 10 persen yaitu Rp 6,06 T. Dokter yang terdata sekitar 126 ribu, farmasi 50 ribu, perawat 825 ribu tenaga. Bisa kira-kira berapa duit yang diperlukan," ucap Irjen Kemkes Purwadi beberapa waktu lalu.

(mnb/dnu)