.webp)
"Rekan saya hanya ngomong saja nggak pakai surat resmi dari fraksi. Namanya orang, tak ada gading yang tak retak. Kami dari Demokrat tetap ikut perintah Pak SBY, Save KPK," ungkap anggota Fraksi Demokrat Ruhut Situmpol di Gedung DPR, Kompleks Senayan, Jakarta, Kamis (11/2/2016).
Hal tersebut disampaikannya menyusul dari sikap Demokrat yang dalam rapat Baleg semalam, Rabu (10/2), menyetujui draft revisi UU KPK dibawa ke paripurna.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Ruhut, kondisi KPK saat ini sudah cukup baik dan tidak diperlukan adannya perubahan lagi dengan dalih penguatan. Seperti salah satu poin dalam dratf revisi yakni SP3 yang disebutnya tidak diperlukan.
"SP3 katanya harus ada. Kita ini orang hukum, siapa bilang SP3 nggak ada di KPK. Penyelidikan jadi penyidikan. Kalau waktu penyelidikan nggak ada alat bukti kuat terus dihentikan itu udah masuk SP3. Dan kenapa nggak perlu ada SP3, KPK tak main-main menjadikan orang sebagai tersangka," tuturnya.
Itu terbukti dari banyaknya kasus yang ditangani KPK, tak pernah ada tersangka atau terdakwa mendapat vonis bebas murni dari pengadilan. Dengan begitu berarti bahwa apa yang dituduhkan KPK terhadap seorang tersangka korupsi benar adanya.
"Nah ini yang saya acungkan jempol ke KPK. Siapapun yang sudah jadi tersangka ke pengadilan dan terpidana. Belum pernah ada yang bebas murni. Yang bebas itu kalau ditangani polisi dan jaksa. Saya sudah pernah bilang superman atau batman pun pengacaranya tidak akan ada yang bebas," beber anggota Komisi III ini.
Mengenai poin dewan pengawas KPK, kata Ruhut, itu justru akan memperlemah KPK. Untuk itu ia meminta kepada para koleganya di DPR untuk menghargai kinerja KPK. Sebab dalam penyadapan, lembaga anti rasuah tersebut tidak pernah main-main.
"Oke aku setuju pengawasan tapi kalau pengawasnya banyak justru jadi kelemahan. Bayangkan kalau mau nyadap harus izin, kami di DPR 10 fraksi, belum lagi ditambah pemerintah. Bayangkan bagaimana nantinya. Misal yang mau disadap anggota fraksi itu, dibocorin nggak? Dibocorin pasti sama temannya," ujar Ruhut.
Pengacara handal ini mempertanyakan mengapa DPR terburu-buru untuk memutuskan membawa draft revisi UU KPK ke Paripurna. Padahal UU KPK yang sudah ada saat ini disebutnya masih bagus untuk menunjang pekerjaan KPK.
"Logika aja gini, mau dikejar hari ini di Bamus, siang mau rapat paripurna. Ada apa? Kok buru-buru banget. Puji Tuhan Paripurna nggak jadi. SOP KPK sudah bagus. Hormatilah. Ingat waktu dulu UU KPK dibuat dengan hati yang bersih, karena banyak yang korupsi. Itu digagas ibu Bu Mega. Sekarang justru PDIP yang mengusulkan. Miris sekali. Janganlah ada ada hate untuk KPK," kata Ruhut.
"Kalau partai-partai itu tetap ngotot, sudah kebayang pemenang di 2019 kalau nggak Demokrat ya Gerindra. Suara Tuhan kan suara rakyat," sambungnya.
Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sendiri disebut Ruhut sudah memberikan pesan kepada dirinya. Ini menyusul setelah ramai-ramai semalam bahwa Baleg memutuskan akan membawa dfrat revisi UU KPK ke Paripurna.
"Kata Bapak 'Tetap Save KPK, kamu sebagai Menkopolhukam-nya Demokrat, sampaikan ini ke rakyat'. Ternyata semalam ramai, saya menghadap lagi, kata bapak tolong kamu interupsi nanti di paripurna. pesannya bapak, Save KPK karena sekarang tidak tepat membicarkannya, karena masih sensitif," cerita Ruhut.
Hasil rapat Bamus sendiri memutuskan agar rapat paripurna ditunda pekan depan. Fraksi Demokrat pun akan menggelar rapat internal untuk membicarakan perkembangan terbaru tersebut.
"Ya kami akan rapat dipimpin mas Ibas," tandas Ruhut.
(elz/van)
