Guru Honorer Tuntut Jadi PNS, Mendikbud: Jika Mau di Daerah Langsung Diangkat

Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengatakan bahwa pemerintah tidak keberatan mengangkat guru honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pemerintah akan mengangkat mereka menjadi PNS di daerah pelosok yang memang masih sangat membutuhkan guru.

Namun permasalahannya para guru dan tenaga honorer itu hanya mau diangkat di daerah asalnya. Sementara di daerah asalnya tersebut sudah kelebihan guru. "Kalau mereka mau jadi guru di daerah yang kekurangan guru, maka sudah langsung diangkat (PNS)," kata Anies melalui keterangan tertulisnya Kamis (11/2/2016).

Ribuan guru dan tenaga honorer saat demo di depan Istana Negara, Rabu (10/2/2016) kemarin. (Foto-Jabbar Ramdani/detikcom)

Masalah yang kini dihadapi dunia pendidikan, kata Anies, adalah distribusi guru yang tidak merata dan bukan kekurangan guru. Untuk mengatasi hal tersebut tahun ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan merekrut 3.500 tenaga pengajar untuk ikut program Guru Garis Depan (GGD).

Baca juga: Tahun ini Kemendikbud Siapkan 3.500 Guru untuk Garis Terdepan Indonesia

"Nah guru honorer ini bisa kemudian jadi CPNS bila bersedia diangkat untuk daerah terdepan," kata Anies.

Program Guru Garis Depan, kata Anies, mirip dengan Indonesia Mengajar sebuah gerakan bagi sarjana untuk mengajar di daerah terpencil yang diinisiasi Anies sebelum menjadi menteri. "Bedanya Indonesia Mengajar hanya setahun (temporer) sementara GGD jadi guru permanen," kata dia.

Tahun lalu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah memberangkatkan 798 orang untuk ikut program Guru Garis Depan. Mereka langsung diangkat sebagai PNS di daerah pelosok.  


(erd/nrl)