JK: Dampak Negatif Pilkada Langsung Bisa Lebih Berbahaya dari Korupsi

Rakernas ICMI

JK: Dampak Negatif Pilkada Langsung Bisa Lebih Berbahaya dari Korupsi

Mulya Nur Bilkis - detikNews
Rabu, 10 Feb 2016 14:46 WIB
JK: Dampak Negatif Pilkada Langsung Bisa Lebih Berbahaya dari Korupsi
Foto: Agung Pambudhy
Jakarta - Di forum Rakernas ICMI, Wapres Jusuf Kalla bicara tentang efek negatif Pilkada langsung. Menurut JK, dampak negatif Pilkada langsung bisa lebih berbahaya dari korupsi.

"Sekarang tanah desa banyak dibeli orang kota, habislah tanah masyarakat. Itu akibat Pilkada langsung. Yang membeli tanah-tanah itu juga orang-orang yang membantu mereka dulu," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam sambutannya di pengukuhan dan pembukaan Rakernas ICMI di Gedung Menara 165, Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan, Rabu (10/2/2016).

Ia mengatakan besarnya modal politik yang harus disiapkan, membuat calon kepala daerah menggaet banyak investor. Akhirnya, saat mereka terpilih, tak jarang mereka memudahkan investasi para penyokongnya tersebut. Hal ini pun dinilai JK lebih bahaya dari korupsi.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ongkosnya tinggi. Ini lebih hebat efeknya dari korupsi," ujarnya.

"Pilkada langsung yang banyak ongkosnya itu mengakibatkan butuh sponsor-sponsor, akibatnya diberikan prioritas-prioritas. Itu bahaya," sambung JK.

Meski begitu, bukan berarti JK setuju dengan adanya wacana pengembalian pemilihan kepala daerah lewat DPRD. Menurutnya, prosedurnya yang diperbaiki dan pengawasan yang diperketat.

Dalam kesempatan ini, mantan ketua Golkar ini juga meminta agar ICMI berkontribusi dalam pembangunan bangsa khususnya di bidang intelektual. Hal ini mengacu pada banyaknya tokoh-tokoh nasional lintas bidang yang menjadi pengurus ICMI.

"Jihad bukan seperti ISIS, tapi untuk memajukan bangsa dan negara. Pengorbanannya untuk bangsa dan keislaman. Tentu enggak bisa dengan upacara, Rakernas atau Muktamar saja tapi bagaimana kita bertugas sebaik-baiknya," terangnya.

"ICMI jangan ambil wilayah NU di sektor bawah. ICMI harus bergerak di sektor cendekia dan intelektual," pungkas JK. (mnb/tor)


Berita Terkait