Aset Rp 250 Miliaran Disita, KPK Minta Hukuman Fuad Amin Jangan Dipotong

Jakarta - Seluruh aset mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin sebesar Rp 250 miliaran disita untuk negara. Selain itu hukuman Fuad juga diperberat dari 8 tahun menjadi 13 tahun penjara.

Putusan tersebut tertuang dalam vonis banding Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta. Vonis ini masih 2 tahun lebih ringan dari tuntutan jaksa KPK.
Menanggapi putusan ini, pimpinan KPK Thony Saut Situmorang menilai, percuma saja masa tahanan lama sedangkan ada kebijakan potong masa tahanan. Hal tersebut disampaikan Saut dalam pesan singkat yang diterima detikcom, Rabu (10/2/2016).

"Percuma juga dihukum berat kalau nanti dipotong potong tahanan, tinggal di penjara yang tidak adil, kemudian perbuatan sejenis yang dipidanakan masih berlangsung," terang mantan staf ahli Kepala BIN itu.



Terkait penyitaan aset, menurut Saut bukanlah hal yang langka untuk menemukan keadilan. Asalkan setiap aparat penegak hukum bekerjasama untuk mewujudkannya.

"Kejujuran, kebenaran dan keadilan  itu sebenarnya bukan nilai atau barang yang langkah kalau kita sama sama mau menggalinya bersama sama semua aparat," ujar Saut.

Sementara itu ahli pidana dari Universitas Islam Indonesia M Mudzakir mengatakan, dalam putusan banding hakim harus dengan gamblang menjelaskan alasan dan bukti-bukti bahwa aset tersebut memang layak disita.

"Dalam konteks penyitaan itu ada bukti dan dibuktikan bahwa itu hasil tindak pudana. Tidak bisa dilakukan dengan asumsi. Harus ada alat bukti," jelas Mudzakir.

Total nilai aset milik Fuad yang disita mencapai Rp 250 miliar. Aset tersebut terdiri dari tabungan, kendaraan, rumah, apartemen, dan benda bergerak serta tak bergerak lainnya. (rna/asp)