"Pembelahan blok politik KMP-KIH pasca Pilpres tidak terjadi secara signifikan di DPR. Keduanya tidak dalam posisi diametral. Perbedaan pendapat antar fraksi DPR tidak terletak pada blok politik, tetapi lebih pada perbedaan pandangan politik antar partai yang memiliki ideologi dan platform partai yang berbeda-beda. Sering terjadi partai di luar pemerintahan mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah," kata Viva Yoga saat dihubungi Selasa (9/2/2016) malam.
Viva menyebut tidak jarang partai pendukung pemerintah bersuara keras dan mengkritik kebijakan pemerintah. Hal ini dilakukan menurut Viva sebagai pertanggungjawaban partai pendukung pemerintah agar pemerintahan berjalan baik, benar dan bersih.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kedua, proses checks and balances dalam pembangunan kualitas demokrasi disebut masih berjalan efektif. Viva menyebut ada tiga jalur yang digunakan yakni melalui DPR, kontrol sosial seperti LSM, mahasiswa dan ormas dan jalur internasional seperti PBB, negara prodemokrasi, atau kekuatan Non Government Organization (NGO).
"Sistem checks and balances melalui tiga jalur itu akan menyebabkan cabang-cabang kekuasaan yakni legislatif, eksekutif, yudikatif tidak ada yang lebih dominan, meskipun sudah ada pemisahan kekuasaan," tutur Viva.
Karena itu, tanpa KMP, diyakini proses evaluasi dan kontrol terhadap eksekutif tetap berjalan. "Tanpa KMP pun, proses evaluasi, kritik, kontrol, dan pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif akan berjalan secara alami dan efektif agar terwujud pemerintahan yang demokratis, bersih, sehat, dan kuat," ujar Viva yang juga Wakil Ketua Fraksi PAN ini. (fdn/fdn)











































