Presiden Jokowi Diminta Tarik Revisi UU KPK dari DPR

Jakarta - Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan menyatakan menolak adanya upaya pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Sejumlah pegiat antikorupsi pun meminta Presiden menarik usulan revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK dari DPR.

"Pemerintah harus menarik dukungannya menolak usulan DPR itu harus tegas dan jelas. Kalau pemerintahnya tidak mengatakan itu berarti melanggar ideologi yang selama ini menjadi habitusnya Pak Jokowi yang jadi gugus bertindaknya Pak Jokowi itu nawacita. Jadi segala sesuatunya yang bertentangan dengan nawacita itu melanggar nawacitanya Pak Jokowi," tegas Romo Benny di kantor Persekutuan Gereja-gereja Indonesia, Jl Salemba Raya, Jakarta Pusat, Selasa (9/2/2016).

Romo Benny tergabung dalam tokoh elemen masyarakat yang menyuarakan penolakan revisi UU KPK. Melalui 'Pernyataan Sikap Elemen Masyarakat Menolak Revisi UU KPK: Kami Menolak Revisi Pelemahan KPK' mereka menyuarakan pendapatnya.  Selain Romo Benny, hadir juga Apung Widadi (FITRA), Arif Susanto (INDEED), Erwin Natoesmal (ILR),  Jeirry Sumampow (PGI) dan Ray Rangkuti (Lingkar Madani untuk Indonesia).

Lebih lanjut Romo Benny mengingatkan agar Presiden Jokowi mendengar harapan rakyat untuk menolak revisi UU KPK. Dia juga mengingatkan agar Presiden mengingat komitmen nawacita.

"Jangan jauhkan pak Jokowi dengan rakyatnya, karena survei mengatakan 60 persen rakyat puas. Ada situasi disonansi kognitif, ketidaknyamanan. Bagaimana Pak Jokowi keluar dari ketidaknyamanan ini? Dengar suara rakyat. Karena hampir 50 ribu orang menolak revisi. Kalau setia pada rakyat (Presiden) menolak revisi," kata Romi Benny.

Dia juga mengatakan Presiden Jokowi sebagai simbol pemerintah yang bersih. Hal itu tercermin dalam nawacita Presiden mendukung transparansi dan penguatan KPK.

"Ideologi nawacita, memperkuat KPK, transparansi itu ideologinya Pak Jokowi yang akhirnya (membuat) rakyat memilih. Sehingga kalau 60 persen rakyat puas itu karena melihat Pak Jokowi itu simbol pemerintahan yang bersih, tapi kalau simbol ini dikhianati pembantunya kan rusak," tandasnya.

"Jadi Pak Jokowi copot pembantunya yang mengekor yang seolah-olah menjalankan perintah tapi mengingkari perintah itu. Itulah pelanggaran konstitusional. Jadi pejabat publik harap mengikuti perintah Presiden. Maka saya harap Pak Jokowi tidak terjebak janji-janji manis dari partai politik," imbuhnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Apung Widadi, peneliti dari FITRA. Apung menilai Jokowi harus menunjukkan ketegasannya.  

"Jokowi harus bersama-sama dengan rakyat sekarang harus menolak indikasi dugaan dalam bermain dua kaki dalam UU ini saya pikir itu harus clear sikapnya dalam bentuk nyata. Bukan hanya melalui jubir, bukan hanya melalui pembantunya tapi secara langsung berkomitmen dan memihak pada rakyat," jelasnya.

Revisi UU KPK semula menjadi usulan pemerintah, namun kemudian menjadi inisiatif DPR. Saat ini proses pembahasan revisi UU tersebut berada di tingkat Badan Legislasi (Baleg) DPR. (erd/nrl)