Rapat di DPD, Luhut Tegaskan Sedang Bersih-bersih Oknum Korup di Papua

Jakarta - Dalam rapat kerja bersama DPD, Menko Polhukam Luhut B Pandjaitan dan KaBIN, ditemukan penyelewengan dana otonomi khusus di Papua dan Papua Barat. Pemerintah pun diminta segera menindaklanjutinya.

KaBIN Sutiyoso mengakui bahwa di beberapa daerah di Papua masih banyak masyarakat yang miskin. Ia pun menilai ada kesalahan dalam rencana pembangunan di Papua.

"Perdasus untuk jadi guide pelaksana otsus, alokasi pembagian dana otsus. Banyak praktik penyelewenagan dana otsus. Perlu adanya KPK menindaklanjuti temuan BPK," ungkap Sutiyoso dalam raker dengan DPD di Kompleks Senyan, Jakarta, Selasa (9/2/2016).

Dalam kesempatan yang sama Menko Polhukam Luhut B Pandjaitan juga menyatakan dirinya telah memerintahkan BPKP untuk mengaudit pemerintah daerah di Papua. Anggota Komite I DPD Yanes Murib pun meminta agar Luhut dkk segera menindak jika memang ada kepala daerah atau pejabat di Papua yang 'bermain nakal'.

"Bapak tadi sampaikan perlu ada audit otsus Papua. Karena dana yang besar tadi, itu pengelolaannya tidak jelas. Yang perlu dibenahi adalah kepala-kepala daerah. Virus korupsi juga ada di daerah," kata Yanes.

"Bapak KaBIN sudah punya data dan bapak Menko Polhukam punya kewenangan, tapi rasanya Papua tidak ada apa-apanya. Jadi sejauh mana jajaran anda menegakkan hukum di Papua. Jangan-jangan bapak bisa bergaung tapi tidak punya taring untuk kepala daerah yang tidak benar dalam mengelola dana daerah," sambung senator asal Papua itu.

Menanggapi hal tersebut, Luhut menyatakan dirinya sudah serius dan tegas dalam penegakkan hukum di Papua. Tanpa diminta pun, ia menyatakan sudah bergerak bersama jajaran pemerintah lainnya.

"Sekarang anda tidak usah challnge kami karena kami tegas, saya sudah minta BPKP turun di Papua dan Aceh. Saya yang tanggung jawab. Untuk soal keamanan tidak ada negeri ini yang mengatur preman-preman. Di Medan juga gitu yang kemarin ramai-ramai, kalau perlu organisasi itu dibekukan," jawab Luhut.

Purnawirawan jenderal bintang empat itu pun menegaskan bahwa tidak ada pembenaran kelompok bersenjata boleh beraksi di NKRI. Pemerintah disebut Luhut masih terus berusaha membenahi negara ini, termasuk Papua, namun tidak dapat instan dan hasilnya baru akan dirasakan beberapa tahun lagi.

"Sekarang saya sudah panggil BPKP, kita akan cek bulan Maret ini. Dana otsus ini Rp 2,1 T, bukan uang yang sedikit. Papua nggak ada kualitas yang bagus. Saya sudah beritahu gubernurnya, kau macam-macam, kau berhadapan dengan saya," jelasnya.

"Ini pendidikan. Papua Barat nggak ada kualitas yang bagus. Infrastruktur dana yang sudah diberikan. Tahun lalu Rp 4 triliun buat jalan ke tinggian yang buat KemenPU Pera. Yang kita ingin dorong perdasus agar pengelolaan dana otsus bisa berjalan dengan baik. Dana akan dikhususkan untuk pendidikan," tambah Luhut.

Luhut mengajui memang masih ada kurangnya di sana sini, tapi pemerintah masih terus berusaha untuk memperbaiki kesejahteraan di Bumi Cenderawasih. Termasuk pembangunan infrastruktur di Papua dan Papua Barat.

"Ini jawaban ke Pak Yanes, kita sedang lakukan. Soal penegakan hukum bukannya tidak ada, tapi kita lakukan. Kalau masih kurang yes, tapi tetap berjalan," tutup Luhut. (ear/tor)