Usulan PKB Soal Gubernur Dipilih DPRD Dinilai Memundurkan Demokrasi

Jakarta - Mukernas PKB merekomendasikan agar pemilihan kepala daerah kembali melalui DPRD. Tidak sedikit yang berpendapat ide tersebut menandakan adanya kemunduran demokrasi bangsa.

"Usulan itu kemunduran bagi demokrasi karena ada usaha mengembalikan pemilihan gubernur melalui DPRD. Menurut saya itu kebijakan kurang populer," ujar peneliti bidang politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes saat dihubungi, Senin (8/2/2016).

Arya menilai jika benar usulan tersebut dibahas sampai ke tingkat DPR, maka partai berlambang bola dunia itu harus berani menanggung risiko 'dimusuhi' rakyat. Sebab sampai dengan saat ini pemilihan kepala daerah secara langsung masih menjadi pilihan rakyat dalam mencari sosok idealnya.

"Saya kira itu rekomendasi atau usulan PKB yang sangat tidak populer. PKB harus siap kehilangan dukungan publik karena sebagian besar ingin pemilihan kepala daerah secara langsung, bukan lewat DPRD," terangnya.

"Sejak Pilkada pertama tahun 2005 sampai sekarang kita sudah melewati sejumlah pemilihan langsung dan hampir semua relatif diikuti dengan partisipasi masyarakat dengan baik," sambung Arya.

PKB menargetkan agar proses legislasi Pilgub via DPRD ini bisa diketok sebelum pelaksanaan Pilgub pada tahun 2017, termasuk Pilgub DKI. Partai yang digawangi Muhaimin Iskandar (Cak Imin) itu tak khawatir akan mendapat cap buruk dari masyarakat dengan menghidupkan kembali aspirasi gubernur yang dipilih oleh DPRD.

Soal adanya potensi atau kemungkinan bargaining (tawar menawar) antara calon gubernur dengan anggota DPRD, PKB yakin hal tersebut dapat dihindari. Pemilihan gubernur melalui DPRD pun diyakini dapat menghemat biaya atau dana politik yang harus dikeluarkan pemerintah.

(aws/Hbb)