Fraksi PKB DPR akan Galang Dukungan Soal Gubernur Dipilih DPRD

Jakarta - Mukernas PKB merekomendasikan agar pemilihan gubernur dikembalikan melalui DPRD. Fraksi PKB di DPR pun siap membawanya di DPR RI dan menggalang dukungan dari fraksi-fraksi partai lainnya.

"Jadi saya sebagai Kapoksi Baleg di DPR termasuk sebagai salah satu pimpinan fraksi akan menggalang dukungan kepada lintas fraksi. Tentu bersama-sama pimpinan fraksi," ungkap Wasekjen PKB Daniel Johan usai Mukernas di JCC Senayan, Jakarta, Sabtu (6/2/2016).

Daniel pun menyiapkan amunisi untuk berjuang di baleg untuk bagian legislasi terkait rekomendasi tersebut. Selain di Baleg, Fraksi PKB juga akan menggalang dukungan lewat Komisi III DPR.

"Menggalang kawan-kawan di baleg bahwa pemilihan gubernur melalui DPRD adalah otentik Indonesia yang berakar pada kearifan Indonesia yang sejak dulu. Ini diimplementasikan dari semangat Pancasila dan bagian dari mewujudkan Pancasila ke dalam tata negara," tutur Daniel.

"Jadi kita akan mendorong dukungan dari semua fraksi dalam melakukan revisi undang-undang paket politik untuk segera kita bisa mewujudkan Pilgub melalui DPRD. Kita akan dua yang mendorong, pertama Komisi III, dan saya di baleg akan mendorong di tingkat legislasi," lanjutnya.

PKB pun menargetkan agar proses legislasi Pilgub via DPRD ini bisa diketok sebelum pelaksanaan Pilgub pada tahun 2017. Termasuk Pilgub DKI.

"Mudah-mudahan pada masa sidang yang berikutnya bisa ditetapkan dan Pilgub 2017 sudah melalui DPRD. Termasuk pemilihan gubernur Jakarta. Kayaknya pendaftaran terakhir bulan Agustus, masa sidang ini kan Maret, berikutnya Juni," jelas Daniel.

Partai berlambang bola dunia itu tak khawatir akan mendapat cap buruk dari masyarakat dengan menghidupkan kembali aspirasi gubernur yang dipilih oleh DPRD. Soal adanya potensi atau kemungkinan bargaining (tawar menawar) antara calon gubernur dengan anggota DPRD, PKB yakin hal tersebut dapat dihindari.

"Kita lakukan secara lebih terbuka, lebih transparan kan. Kita harus memberikan ruang bagi suara masyarakat itu muncul. Sekarang ini dengan begitu mudahnya masyarakat menyampaikan aspirasinya, dari berbagai macam cara, nggak semudah itu kok (adanya tawar menawar), toh sudah banyak contoh suara masyarakat akhirnya didengar," papar Daniel.

Jika Pilgub melalui DPRD kembali dilakukan, kata Daniel, bisa saja sejumlah mekanisme akan muncul. Salah satunya calon-calon gubernur bisa diajukan oleh presiden terlebih dahulu sebelum dipilih DPRD Provinsi.

"Bisa saja nanti dibuat mekanisme entah DPRD proses seleksi lalu pada akhirnya presiden yang mengajukan beberapa calon, nanti kan masyarakat menyeleksi sendiri. Saya rasa nanti yang muncul adalah yang dianggap masyarakat benar," ucap anggota Komisi IV DPR itu.

Daniel mengakui memang ada kekhawatiran akan adanya tawar menawar jika pilgub dilakukan oleh DPRD. Namun ia yakin dengan adanya kontrol dari masyarakat maka potensi tersebut akan dapat dihindari.

"Dengan suara-suara masyarakat kita bunyikan, dibantu media, itu menjadi tidak kuat bargainingnya. Pada akhirnya yang muncul ya yang dianggap terbaik," tambah Daniel.

Pemilihan gubernur melalui DPRD pun diyakini dapat menghemat bbiaya atau dana politik yang harus dikeluarkan pemerintah. Daniel juga memastikan bahwa PKB hanya merekomendasikan pemilihan kepala daerah lewat DPRD untuk provinsi saja.

"Tentu, itu sangat mengirit banyak. Pasti kalau itu (mengirit biaya politik untuk pilkada). Ini untuk pemilihan gubernur saja, karena gubernur kan perpanjangan tangan pemerintah pusat. Kalau Bupati atau Walikota tetap dipilih langsung, karena dekat dengan rakyat," pungkasnya. (elz/yds)