PKB Akan Kirim 1.000 Kiai untuk Pendampingan eks Gafatar

Jakarta - Dalam Mukernas yang baru saja ditutup, PKB memutuskan akan mengirim 1.000 kiai ke daerah-daerah untuk mengantisipasi paham sesat. PKB pun juga akan memberi bantuan pendampingan kepada kelompok eks Gafatar.

"Dalam rangka membantu pemerintah untuk memahami agar bagaimana masyarakat memahami agama dengan benar, agar menjadikan agama damai, mukernas merekomendasikan mengirim 1.000 kiai kampung ke pelosok-pelosok negeri," ungkap Sekjen PKB Abdul Kadir Karding.

Hal tersebut disampaikannya usai Mukernas PKB di JCC Senayan, Jakarta, Sabtu (6/2/2016). PKB berharap dengan bantuan kiai yang dikirimnya, maka masyarakat yang mengikuti ajaran sesat dapat disadarkan.

"Agar orang yang salah paham kembali lurus. Karena kebanyakan guru-guru agama sekarang dari website dan internet, bukan dari kiai atau ulama. Mereka ada yang salah paham, ada yang mengaku nabi," kata Karding.

Kiai yang dikirimkan PKB nantinya bukan sembarang kiai. Sebab nantinya para ulama ini juga akan diminta untuk menangani permasalahan terkait Gafatar.

"Kiai kampung yang dikirim kualifikasinya tidak main-main. Karena termasuk menyelesaikan soal Gafatar juga, jangan hanya selesai pada penampungan tapi bagaimana cara berpikirnya dan keyakinannya kepada agama harus kembali sesuai ajaran Al-quran, para nabi dan ulama," terang anggota Komisi III DPR itu.

"Kalau pemulangan (eks Gafatar) tidak sulit karena menjadi tugas pemerintah. Yang jadi concern kita agar pemahaman agamanya, ideologinya kembali benar. Tidak salah paham atau pahamnya salah," lanjut Karding.

Sebagian dari 1.000 kiai tersebut nantinya akan dikoordinir dan diterjunkan ke kelompok pengungsi Gafatar. Harapannya agar mereka bisa kembali mengikuti ajaran islam yang benar.

"Kita kan punya banyak stok kiai yang sebenarnya tiap hari pekerjaannya berdakwah untuk islam yang rahmatan lil'alamin. Pasca ini kita organisir sedemikian rupa dan mereka akan kita terjunkan ke komunitas-komunitas pengungsian dsb supaya menjadi bagian tempat yang berkonsultasi agar mereka termotivasi kembali," beber Karding.

Untuk durasi waktunya, kata Ketua Fraksi PKB di MPR ini, tergantung seberapa lama mereka akan dibutuhkan. Ini berlaku bukan hanya untuk pengungsi eks Gafatar tapi juga bagi kelompok-kelompok yang menganut ajaran garis keras.

"Kalau ini kan pekerjaan kia-kiai. Tergantung dosisinya. Kalau masih ada ya kita terus, pekerjaan yang sepanjang umur. Tidak hanya Gafatar kan, jadi untuk semua pikiran-pikiran yang keras, itu di Indonesia tidak mendapat tempat. Tapi antisipasinya tidak dengan cara kekerasan tapi dengan cari persuasi, dan berdakwah," jelas Karding.

Di mana penyebaran kiai-kiai ini?

"Ya di Jateng, Jatim, yang besar-besar. Termasuk Jakarta dan Poso Insya Allah kita akan turun juga," jawab Karding.

Nantinya akan ada dua teknis yang dilakukan dalam program pengiriman kiai tersebut. Baik menetap dan tinggal bersama masyarakat, maupun dengan program berkala.

"Ada dua pola, bisa tinggal dengan masyarakat, bisa secara berkala rutin datang menjadi guru di sana dsb. Kita punya pasukan-pasukan lokal, kita support," tutup Karding.

Tes Urine Kadernya di Legislatif

Mukernas PKB juga merekomendasikan tentang pemberantasan narkoba.  "Kita komitmen mendorong upaya pemberantasan narkoba. Keputusan mukernas, alam waktu dekat ini seluruh anggota DPR dan DPRD seluruh Indonesia akan tes urine," ungkap Karding.

Ia menyebut rencana tersebut juga sekaligus sebagai upaya mendukung BNN dalam upaya pemberantasan narkoba. Pasalnya bahaya narkoba cukup besar termasuk penyebarannya di mana korban narkoba di Indonesia sudah sangat banyak.

"Karena ini masalah besar. Kami cukup serius dalam hal narkoba. Narkoba tidak ada tempat di negeri ini," tegas Karding.

Selain itu, hasil Mukernas PKB juga merekomendasikan kepada pemerintah untuk meningkatkan dana bantuan bagi partai politik. "Itu solusi supaya parpol dijadikan instrumen atau pilar demokrasi," tutur Karding.

PKB juga berencana memberi bantuan terhadap menteri yang merupakan kadernya, yakni Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Marwan Jafar. Partai pimpinan Muhaimin Iskadar ini akan membuat kelompok kerja (pokja) desa di masing-masing wilayah dan cabang.

"Kita memutuskan untuk membantu Kemendes, DPW dan DPC serta seluruh perangkat yang ada membentuk pokja desa untuk menyukseskan gerakan membangun Indonesia dari wilayah pinggiran dan dari desa," tutur anggota Komisi III itu.

Untuk internasl sendiri, Mukernas pun memutuskan sejumlah hal. Ada beberapa peraturan partai yang diperbaharui termasul kaderisasi. PKB memang sudah mulai melakukan perekrutan untuk calon legislatif sebagai persiapan Pileg 2019.

"Ada soal konsep kaderisasi dan pelaksananan, penguatan mesin partai, penguatan branding partai, serta mengelola partai secara efisien dan produktif. Kemudian juga disepakati program-program kerja yang nanti tindak lanjutnya akan dilakukan dalam rapat jam 15.00 WIB nanti oleh DPW, DPC dan bupat serta walikota," terang Karding.

Pengurus PKB dari pusat hingga daerah sore ini akan melakukan rapat tindak lanjut mukernas. Itu untuk menentukan lebih detil lagi mengenai hasil maupun rekomendasi dari mukernas PKB yang bertema 'Holopis Kuntul Baris' itu.

"Siang ini akan dibahas detil, lalu kita instruksikan dan kita kasih oleh-oleh ke DPC, anggota DPRD, Bupati atau wabub dan Walikota atau wakil walikota, tugas anda menjalankan hasil mukernas," tutup Ketua Fraksi PKB di MPR itu. (elz/van)