PKB Wacanakan Pembubaran DPD, Ini Tanggapan Ketua MPR

Jakarta - Dalam Mukernas, PKB mewacanakan pembubaran DPR karena dianggap sebagai lemabaga yang tidak berfungsi efektif. Menanggapi hal itu, ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan masukan itu akan dikaji oleh MPR.

"Semua pikiran di MPR itu rumah besar Indonesia. Ada yang ingin tidak boleh berubah, seperti ini saja karena tata negara kita sudah bagus. Ada yang ingin kembali ke UUD seperti dulu, seperti amandemen yang hanya berubah haluan negara. Tentu ini semua kita tampung," ucap Zulkifli usai menghadiri sukuran ulang tahun Yusril di Hotel Bidakra, Jakarta, Sabtu (6/2/2016).

"Di MPR dalam badan pengkajian sekarang sudah digodok, nanti seperti apa," imbuhnya.

Menurut Zukifli, masukan seperti yang diinginkan oleh PKB tidak serta merta bisa diterima. Ada mekanisme yang harus ditempuh jika berkaitan dengan amandemen UU 45. Salah satunya harus memenuhi syarat minimal usulan dan persetujuan dari para anggota MPR.

"Diusulkan oleh sepertiga anggota MPR, dihadiri dua pertiga. Setuju separuh baru bisa," ucap ketua umum PAN itu.

"Ingat, prosesnya mana yg akan diusulkan berbeda sama dulu. Mana yang akan diubah, mana yang diusulkan, yang mananya harus dirumuskan," lanjut mantan Menteri Kehutanan itu.

"Jadi sekarang ini kita tampung dulu usulan-usulan semua pihak," tambahnya lagi.

Sebelumnya, PKB mewacanakan pembubaran DPD sebagai masukan dari para pengurus di tingkat provinsi yang dibawa ke forum Mukernas. Alasannya karena DPD dianggap sebagai lembaga yang tidak berfungsi baik. Namun pada akhirnya rekomendasi Mukernas tidak sepenuhnya mendorong pembubaran DPD.

"Rekomendasi kami perubahan atas UUD RI 1945, yang salah satunya menyangkut DPD. Bagi PKB sepanjang kewenangan fungsi DPD seperti hari ini maka PKB merekomendasikan untuk dihilangkan," ungkap Sekjen PKB Abdul Kadir Karding usai Mukernas di JCC Senayan, Jakarta, Sabtu (6/2/2016). (bal/van)