Rekomendasi Mukernas, PKB Tolak Perkawinan Sejenis

Jakarta - Isu mengenai kelompok lesbi, gay, biseksual dan transgender (LGBT) turut menjadi agenda yang dibahas dalam Mukernas PKB. Partai pimpinan Muhaimin Iskandar itu pun mengeluarkan sikap terkait fenomena kelompok LGBT.  

"PKB dengan tegas menolak perkawinan sejenis. Ini hasil rekomendasi mukernas," ungkap Sekjen PKB Abdul Kadir Karding usai Mukernas di JCC Senayan, Jakarta, Sabtu (6/2/2016).

Dalam penjelasan Karding, PKB sudah mencari berbagai rujukan dan juga pendapat para ulama. Perkawinan sejenis, kata Ketua Fraksi PKB di MPR ini, dilarang oleh agama mana pun.

"Secara ajaran agama, sudah kita tanya dan buka bukunya memang itu perbuatan dilarang dan dilakhnat oleh Allah," kata Karding.

PKB disebutnya menyampaikan sikap politik yang tegas terkait fenomena LGBT ini dan tidak akan mengubahnya meski dari sejumlah kalangan mengkaitkannya dengan hak asasi manusia. Meski begitu, Karding tidak mau mendiskreditkan kelompok LGBT.

"Apapun risikonya, orang mau bicara alasan lain, tidak ada tempat untuk itu (perkawinan sejenis). Tapi (kelompok LGBT) tidak boleh diusir dan tidak boleh dipublikasikan. Apapun mereka tetap manusia, sama seperti kita," tutur anggota Komisi III DPR itu.

Karding pun juga mengatakan bahwa PKB ingin merangkul kelompok LGBT ini. Partai berlambang bola dunia itu akan mengajak kelompok LGBT untuk berdialog.

"Harapannya agar satu gerakan itu jangan dipublikasi di Indonesia, kedua kita cari jalan keluar agar itu bagaimana tidak berkembang. Apalagi sampai ada desakan untuk buat undang-undang," tutur Karding.

"Jadi kita cari formula yang tepat untuk mereka karena bagaimanapun mereka tetap manusia," lanjutnya.

Mengenai adanya somasi dari kelompok tertentu terhadap pihak yang menolak LGBT, Karding tak mau ambil pusing. Ia menyebut permasalahan ini berkaitan dengan jati diri Indonesia sebagai yang dikenal memiliki adat ketimuran.

"Itu demokrasi terlalu bebas kayak gitu, maka demokrasi Pancasila yang paling tepat untuk dikembalikan bahwa jangan terus berbicara mengenai hak, tapi juga ada pandangan hidup dan ideologi bangsa," pungkas Karding.

(ear/van)