KMP Tamat, Yusril: Saya Doakan Pemerintahan Jokowi Stabil

Jakarta - Koalisi Merah Putih (KMP) telah bubar dan parpol anggotanya merapat ke pemerintahan. Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra mendoakan pemerintahan Jokowi stabil dan bisa mengatasi persoalan bangsa.

"Tidak masalah (KMP bubar). Dulu sebelum saya jadi ketua umum PBB, pada waktu itu PBB gabung dengan KMP calonkan Prabowo-Hatta. Saya waktu itu ambil langkah nggak setuju, dan tegas saya nyatakan tak mendukung baik Jokowi maupun Prabowo," kata Yusril.

Hal itu disampaikan usai sukuran ulang tahunnya yang ke-60 sekaligus peluncuran buku dan ensiklopedia di Hotel Bidakara, Jakarta,  Sabtu (6/2/2016).

Yusril menyebut, meski secara pribadi tak mendukung salah satu pasangan calon atau koalisi, dia diminta untuk menjadi kuasa hukum Prabowo-Hatta di Mahkamah Konstitusi (MK) pasca Pilpres. Saat itu pun menurutnya, bukan karena ingin mendukug Prabowo, melainkan profesionalitas.

"Saya ahli yang dihadirkan dan di bawah sumpah hanya menerangkan ssesuai keahlian. Kalau pihak Jokowi tanya, saya akan jawab menurut ilmu, bukan kepentingan politik," terangnya.

Lalu saat Pilpres usai dan seluruh partai politik terpecah dalam dua koalisi, Yusril terpilih sebagai ketua umum PBB. Dia mengaku terikat dengan komitmen PBB sebelumnya yang jadi anggota KMP. Namun Yusril tak terlalu hirau.

"Saya tahu KMP juga ikatannya longgar. Saya kenal semua, kenal ARB, semualah. Kalau sekarang satu-satu partai akan bergabung pemerintahan Jokowi, baik PPP maupun Golkar dan PAN, silakan lah," kata Yusril.

"Tapi PBB sudah ambil garis jelas, tidak akan ikut dalam pemerintahan Jokowi karena kita tahu diri tidak ada wakil di DPR RI," imbuh mantan Menteri Kehakiman itu.

Karena itu saat ini dia akan fokus untuk membenahi PBB. Salah satu modalnya adalah hasil Pilkada 9 Desember lalu di mana PBB menang di 53 daerah, karena ikut mengusung pasangan calon bersama parpol lain di tingkat kabupaten/kota.

"Jadi kita beri kesempatan teman-teman dan saya doakan pemerintahan Jokowi stabil, bisa selesaikan persoalan bangsa secara tepat dan cepat. Tidak tinggalkan banyak utang atau membebani pemerintahan  yang baru," pungkasnya. (bal/van)