PKB Ingin Pilgub Lewat DPRD, Agung Laksono: Tetap di Rakyat Saja

Jakarta - Salah satu agenda yang dibahas dalam Mukernas PKB adalah soal pemilihan gubernur yang dikembalikan melalui DPRD. Golkar tidak setuju dengan wacana tersebut.

Menurut Waketum Partai Golkar hasil Munas Riau, Agung Laksono, pemilihan gubernur sebaiknya tetap seperti saat ini. Yakni dipilih langsung oleh rakyat.

"Kalau saya mengatakan sudah sebaiknya itu diserahkan ke mahkamah rakyat pilihan (gubernur) itu," ungkap Agung Laksono usai menghadiri pembukaan Mukernas PKB di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (5/2/2016) malam.

Agung tidak setuju jika pilgub dikembalikan melalui mekanisme dipilih oleh DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah. Ia menegaskan pemilihan langsung tetap alternatif terbaik untuk memilih kepala daerah di tingkat provinsi.

"Jangan diambil lagi (pilgub via DPRD). Tetap di rakyat saja (pemilihan langsung)," tegas Agung.

Wacana kewenangan DPRD untuk memilih Pilgub menjadi salah satu agenda yang dibahas PKB dalam mukernas. PKB punya alasan tersendiri mengapa kembali menghidupkan aspirasi tersebut.

"Gubernur itu dalam undang-undang kita maupun UUD adalah perpanjangan tangan presiden. Itu yang pertama. Kemudian gubernur wilayahnya luas dan kewenangannya terbatas," jelas Sekjen PKB Abdul Kadir Karding di lokasi yang sama.

Dengan alasan yang ia sebutkan itu, Karding menyebut bahwa proses pemilihan gubernur justru boros dan memerlukan dana politik yang besar. Kemudian pertimbangan lainnya adalah mengenai sosial ekonomi di daerah.

"Kita politiknya terlalu liberal, apa-apa serba pilihan, demokrasi kita demokrasi pancasila dibangun dari kepribadian bangsa kita. Apalagi dalam pancasila sila keempat, kita disuruh bermusyawarah, gotong royong dll," tutur Karding.

Dengan dikembalikannya pemilihan gubernur melalui DPRD, maka tidak menutup kemungkinan nantinya akan muncul wacana pemilihan presiden juga akan dikembalikan melalui MPR. Apakah itu yang diinginkan oleh PKB?

"Kita lihat saja nanti perkembangannnya. Namanya dinamika politik kan nggak kayak kitab suci, bisa aja berubah," pungkas Karding.

(elz/imk)