PKB Wacanakan Pembubaran DPD RI, ini Kata Irman Gusman

Jakarta - Ketua DPD RI Irman Gusman mengatakan pentingnya Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dia menegaskan DPD tidak boleh dibubarkan.

Irman menegaskan bahwa DPD merupakan produk reformasi. Menurutnya DPD hadir sebagai respons atas ketidakpuasan rakyat atas hubungan pemerintah pusat dan daerah.

"DPD itu wakil-wakil daerah yang dipilih rakyat, bottom up, kalau DPD dikembalikan sama saja mengembalikan sentralisasi. Dengan adanya DPD itu desentralisasi dan otonomi itu berjalan dengan baik," tegas Irman kepada detikcom, Jumat (5/2/20216).

Ia mengatakan bahwa sejak diberikan kewenangan oleh MK, DPD sejajar dengan DPR dan pemerintah dalam hal legislasi. Soal PKB yang mewacanakan pembubaran DPD dalam mukernas, dia mengaku sudah berbicara dan meminta penjelasan langsung dari Ketum PKB Muhaimin Iskandar.

"Yang saya tangkap dari PKB, DPD yang ada dibuat lebih kuat lagi sehingga dibuat lebih baik. Justru saya bicara langsung kok dengan Pak Muhaimin, bertemu dengan teman-teman berdialog langsung kemarin. Bahkan mereka ini kecewa kok partai-partai lain kok bicara soal GBHN saja. Saya bersyukur hal ini diangkat oleh PKB," katanya.

Ia kemudian menyinggung soal wacana pembubaran DPD. Menurutnya DPD perlu diperkuat bukan malah dibubarkan. Terlebih di tengah isu PDIP berwacana mengangkat kembali GBHN yang memberikan kewenangan tertinggi kepada MPR.
 
"Kalau DPD-nya nggak ada, MPR-nya bubar juga kan, kan anggota MPR itu dari DPR dan DPD. Coba lihat UU kita begitu banyaknya pasal mengenai DPD. Mengubah pasal juga tidak mudah, lebih mudah penguatan daripada mengembalikan ke MPR," tandasnya.

Salah satu isu penting yang menjadi isu utama dalam Mukernas PKB kali ini adalah wacana pembubaran DPD RI. Ketum PKB, Muhaimin Iskandar menjelaskan alasannya.

"Jadi arus kuat dari temen-temen yang berdiskusi di forum musyawarah kerja provinsi, banyak yang anggap DPD tidak berfungsi sama sekali," ungkap Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di sela-sela Mukernas di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (5/2/2016).

Hal tersebut menjadi sorotan PKB lantaran menurut pria yang akrab disapa Cak Imin ini, satu provinsi hanya diwakilkan oleh empat anggota di DPD. Perwakilan itu pun disebutnya tak memiliki kewenangan.

"Pilihannya hanya satu, mau ditambah kewenangan atau dibubarkan. (Arah PKB) masih diserahkan kepada peserta. Kita hanya merangkum dari masukan," ucapnya. (tor/tor)