Mengapa Mukernas PKB Wacanakan Pembubaran DPD RI?

Jakarta - Berbagai agenda dibahas dalam Mukernas PKB. Salah satu isu penting yang menjadi isu utama dalam Mukernas PKB kali ini adalah mengenai wacana pembubaran DPD RI. Mengapa?

"Jadi arus kuat dari temen-temen yang berdiskusi di forum musyawarah kerja provinsi, banyak yang anggap DPD tidak berfungsi sama sekali," ungkap Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di sela-sela Mukernas di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (5/2/2016).

Hal tersebut menjadi sorotan PKB lantaran menurut pria yang akrab disapa Cak Imin ini, satu provinsi hanya diwakilkan oleh empat anggota di DPD. Perwakilan itu pun disebutnya tak memiliki kewenangan.

"Pilihannya hanya satu, mau ditambah kewenangan atau dibubarkan. (Arah PKB) masih diserahkan kepada peserta. Kita hanya merangkum dari masukan," ucapnya.


Cak Imin sendiri sudah bertemu dengan Ketua DPD Irman Gusman untuk membahas hal ini. Ada diskusi panjang mengenai eksistensi dari lembaga tinggi negara itu, antara Cak Imin dan Irman.

"Kalau versi dia tentu inginnya penguatan, sesuai MD3 dan lain-lain. Kalau teman-teman SC mukernas masih menghendaki ya perubahan mendasar tanpa DPD. Akhirnya kita menyepakati ada forum agak formal, forum resmi dengan DPD," terang mantan Menakertrans itu.


Sementara itu, Sekjen PKB Abdul Kadir Karding menyatakan nantinya hasil rekomendasi mukernas tentang DPD akan disampaikan kepada Irman Gusman dkk. Hasil tersebut juga akan dibawa pada agenda partai sebagai sikap politik.

"Kalau dalam mukernas butuh penguatan, maka akan kami sampaikan, kalau mukernas peserta mengharapkan nggak perlu ada DPD ya kami sampaikan," kata Karding di lokasi yang sama.

"Meski secara hati saya nggak enak karena di DPD teman-teman saya semua. Selain GBHN, kita juga akan usulkan eksistensi DPD. Kami juga setuju GBHN dihidupkan kembali," pungkasnya. (ear/tor)