Isu Besar Mukernas PKB: Soal LGBT Hingga Mengembalikan Pilkada Lewat DPRD

Isu Besar Mukernas PKB: Soal LGBT Hingga Mengembalikan Pilkada Lewat DPRD

Elza Astari Retaduari - detikNews
Jumat, 05 Feb 2016 15:53 WIB
Foto: Elza Astari Retaduari
Jakarta - Ada 3 isu besar yang akan dibahas di Mukernas PKB. Di antaranya soal LGBT hingga mengembalikan pemilihan di pilkada lewat DPRD.

Mukernas PKB digelar di JCC, Senayan, Jakarta, dari Jumat (5/1) hari ini hingga Sabtu (6/1) besok. Presiden Jokowi dan para pimpinan parpol dijadwalkan hadir di acara pembukaan.

"Insya Allah Pak Presiden akan hadir Mukernas PKB bilamana tidak ada halangan, karena kita memaklumi posisi Kepala Negara suatu saat pasti ada jadwal mendadak. Tapi sampai saat ini bisa hadir dalam pembukaan, bahkan memberikan sambutan pidato," kata Wasekjen PKB Faisal Reza kepada wartawan di arena Mukernas, JCC, Senayan, Jakarta, Jumat (5/1/2016).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain mengundang Presiden Jokowi, PKB juga mengundang para ketum parpol, termasuk ketum-ketum parpol KMP. PKB juga mengundang semua elemen partai, dari pengurus daerah hingga anggota DPR dan DPRD asal partai berlambang bola dunia itu.

Faisal mengatakan ada tiga isu besar yang akan dibahas Mukernas PKB yang bertema "Holopis Kuntul Baris, Menangkan Rakyat dalam Persaingan Global" itu.

"Isu pertama mengenai kehadiran kaum Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT), yang menurut PKB telah menyalahi nilai-nilai yang berada di masyarakat," kata Faisal.

Isu kedua adalah soal wacana mengembalikan pilkada tak langsung. Mukernas PKB akan membahas kemungkinan mengembalikan kepala daerah dipilih lewat DPRD, tak langsung lagi seperti sekarang ini.

"Isu ketiga berkembang mengenai DPD yang dianggap tidak mempunyai kewenangan potensial, terutama dalam tata negara yang dimiliki oleh Indonesia," ujarnya.

Faisal mengatakan ada kemungkinan PKB akan meminta DPD dibubarkan. "Perkembangan itu nanti akan dibahas oleh peserta Mukernas, apakah nanti kami minta dibubarkan saja atau diminta untuk mempuyai kewenangan tertentu. Itu yang akan kami bahas di Mukernas PKB," pungkasnya.

(ear/tor)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads