Demo Tolak Kenaikan BBM Masih Marak di Yogya

Yogyakarta - Aksi demo menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) masih marak di Kota Yogyakarta. Massa menilai pemerintahan SBY-JK banyak bohongnya. SBY-JK diplesetkan menjadi rakyat Sudah Banyak Yang Jadi Korban.Aksi demonstrasi hari ini Rabu (9/3/2005) dimulai pukul 10.00 WIB itu diikuti sekitar 100-an orang dari Aliansi Rakyat Untuk Perubahan (ARUP) Yogyakarta. Mereka menggelar aksi di depan kantor Pertamina Unit Pemasaran IV Yogyakarta.Aksi mengambil start di Bunderan Universitas Gadjah Mada (UGM) Bulaksumur Yogyakarta. Sebelum melakukan long march, beberapa demonstran melakukan hapening art yang menggambarkan kesengsaraan rakyat akibat harga BBM naik dan yang diikuti oleh kenaikan harga kebutuhan pokok lainnya.Seusai menggelar hapening art dan orasi, massa kemudian melakukan long march menuju kantor Pemasaran Pertamina di Jl Mangkubumi, melewati Jl Cik Di Tiro, Jenderal Sudirman dan Tugu Yogyakarta. Di sepanjang jalan yang dilalui, peserta juga membagi-bagikan selebaran yang berisi penolakan kenaikan harga BBM.Beberapa poster yang dibawa , antara lain bertuliskan 'SBY - Kalla = rakyat Sudah Banyak Yang Jadi Korban', 'BBM Naik Rakyat Miskin Tambah Banyak', 'SBY Janjimu Palsu dan Bohong', dan 'Syop Bayar utang Luar Negeri.'Sekitar pukul 11.00 WIB, massa tiba di kantor Pertamina, namun mereka tidak dapat memasuki halaman gedung. Pintu gerbang ditutup rapat. Sementara di luar pagar dan di halaman sudah dijaga ketat puluhan aparat Poltabes Yogyakarta.Massa ARUP pun kemudian menggelar orasi di trotoar Jalan Mangkubumi. Sedangkan pintu pagar oleh massa dipasangi sebuah spanduk merah bertuliskan Aliansi Rakyat Untuk Perubahan : Cabut Peraturan Presiden No 22/2005.Dalam orasinya salah seorang koordinator ARUP, Herdian mengatakan bahwa pemerintahan SBY-Kalla telah membohongi rakyat karena telah menaikkan harga BBM. Padahal SBY dulu pernah berjanji saat kampanye pilpres lalu tidak akan menaikkan harga BBM. Namun setelah berkuasa harga BBM dinaikkan.Selain itu kata Herdian, pemerintahan SBY juga dinilai lamban menangani kasus-kasus KKN, illegal logging. Bahkan para koruptor atau penjahat kelas kakap dibiarkan bebas di luar negeri bersama harta jarahannya. "100 hari lebih Pemerintahan SBY-Kalla akeh ngapusiner (banyak berbohong-red). SBY-Kalla harus mudhun (turun - red)," teriak Herdian.Sementara itu peserta aksi lainnya, Iwan M. mengatakan penghematan konsumsi BBM dari kelas menengah ke atas ternyata tidak berdampak, justru semakin memberatkan rakyat miskin. Rakyat juga sudah tidak mau dibohongi lagi dengan janji-janji palsu. "Rakyat menginginkan bukti, segera ditangkap dan diadilinya para koruptor termasuk menyita aset harta kekayaan Suharto dan kroni-kroninya," katanya.Seusai menggelar aksi di kantor Pertamina, massa kemudian melanjutkan aksi menuju gedung DPRD DIY di Jalan Malioboro untuk menyerahkan pernyataan sikapnya dan meminta dewan agar ikut menolak kenaikan harga BBM. (asy/)