.webp)
Ahok bersaksi dalam sidang untuk terdakwa eks Kasi Prasarana dan Sarana pada Sudin Pendidikan Menengah Jakbar Alex Usman di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jl Bungur Besar, Jakpus, pada Kamis 4 Februari 2016.
Ahok mengaku tidak tahu asal muasal munculnya anggaran pengadaan UPS. Ia menyebutnya itu anggaran siluman. Ahok kaget dengan lenyapnya anggaran truk sampah yang berganti dengan pengadaan UPS. Ia juga mengaku telah dibohongi oleh mantan Kadis Pendidikan yang juga Kepala Inspektorat saat itu Lasro Marbun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ini 7 kesaksian Ahok:
1. Tidak Tahu Ada UPS
|
Foto: Grandyos Zafna
|
"Saya tidak tahu kapan masuknya anggaran. Saya baru tahu ada ini setelah ribut-ribut APBD 2015 yang saya mau di-pansuskan diberhentikan sebagai gubernur karena DPRD menyebut saya APBD saya palsu, siluman. Jadi saya tidak tahu kapan munculnya. Tapi setelah periksa ulang APBD 2014, tidak ada menyebutkan barang-barang UPS," kata Ahok bersaksi untuk mantan Kasi Prasarana dan Sarana pada Sudin Pendidikan Menengah Jakbar Alex Usman di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jl Bungur Besar, Jakpus, Kamis (4/2/2016).
Ahok menegaskan dalam penyusunan anggaran, kepala daerah menunjuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Ia akan memecat bawahannya andai tahu tentang pengadaan itu. "Tidak tahu. Kalau tahu sudah saya tempeleng. Saya pecat," ujar Ahok.
Ahok juga mengaku tak tahu ada rapat antara Komisi E DPRD dengan SKPD DKI pada akhir Juli dan awal Agustus 2014. Menurut Ahok, banyak anak buahnya maupun pihak DPRD yang tak mau terbuka dengannya.
"Tidak tahu karena mereka tidak terbuka. Maka saya sekarang saya minta direkam semua," kata Ahok.
2. Lenyapnya Dana Truk Sampah
|
Foto: Grandyos Zafna
|
"Saya ingat sekali mau beli truk sampah. Tapi setelah kita bahas begitu APBD selesai masuk ke kami, uang truk sampah hilang semua," kata Ahok saat bersaksi untuk mantan Kasi Prasarana dan Sarana pada Sudin Pendidikan Menengah Jakbar Alex Usman di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jl Bungur Besar, Jakpus, Kamis (4/2/2016).
Ahok mengaku tak tahu siapa yang mengubah anggaran tersebut. Anak buahnya pun tak ada yang mengaku.
"Enggak ada yang mau ngaku siapa yang ngilangin. Di situ saya katakan saya harus paksa kalian pakai e-budgeting supaya tahu siapa yang ganti," ujarnya.
Di situlah kemudian terjadi keributan antara Pemprov DKI Jakarta dengan DPRD DKI. Ahok menegaskan, UPS sama sekali tidak masuk dalam KUA-PPAS. Sebab anggaran mendesak dalam bidang pendidikan hanyalah rehabilitasi gedung sekolah yang sudah tidak layak.
"Tidak ada pengadaan barang sama sekali. Yang ada rehabilitasi gedung sekolah," kata Ahok.
3. Dibohongi Lasro
|
Foto: Grandyos Zafna
|
"TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) tidak pernah melapor sampai saya curiga. Saya tanya, dinas pun tidak mengaku. Lasro Marbun tugas utama memotong semua belanja yang tidak pantas di APBD karena beliau inspektorat. Beliau nyatakan bersih. Terakhir, saya tanya ke Beliau kok bisa ada minta UPS di APBD Perubahan. Beliau mengatakan saya tidak tahu, itu urusan sudin," kata Ahok bersaksi untuk mantan Kasi Prasarana dan Sarana pada Sudin Pendidikan Menengah Jakbar Alex Usman di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jl Bungur Besar, Jakpus, Kamis (4/2/2016).
Ahok mengaku baru tahu munculnya anggaran UPS 2014 saat dirinya dipermasalahkan oleh DPRD DKI Jakarta terkait APBD 2015.
"Saya tahunya setelah ribut APBD 2015. Kita nggak baca lagi karena masing-masng satker jalanin. Saya tahu UPS setelah saya me-recheck ulang. Tahun 2015, mereka masukan Rp 11 trilun saya kaget. Bappeda baru lapor ke saya ada buku putih DPRD yang visi misi minta masukan anggaran ini. Saya baca satu-satu UPS, ada scanner Rp 2 triliun kalau enggak salah. Saya cek punya kita ada nggak? Nggak ada," kata Ahok.
Karena munculnya anggaran UPS di APBD tahun 2015, Ahok mengecek lagi dokumen APBD 2014. "Saya curiga jangan-jangan 2014 ada kejadian begini nih. Ketemu dokumen dari DPRD yang sama untuk minta masukan ada UPS," sambungnya.
Di situ Ahok baru tahu ada anggaran pengadaan UPS untuk sekolah-sekolah dengan anggaran tahun 2014.
Ahok lantas bertanya ke mantan Kadis Pendidikan yang juga Kepala Inspektorat saat itu Lasro Marbun. Tapi Lasro mengaku tidak mengetahuinya. "Beliau mengatakan tidak tahu menahu. Dia kaget karena saya sudah potong semua kenapa bisa muncul lagi?," papar Ahok.
"Saya berhentikan Lasro dari inspektorat karena saya merasa dia membohongi saya," tegas Ahok.
4. Tidak Kenal Alex
|
Foto: Grandyos Zafna
|
"Tidak kenal. Saya hanya tahu dari media," kata Ahok saat bersaksi untuk mantan Kasi Prasarana dan Sarana pada Sudin Pendidikan Menengah Jakbar Alex Usman di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jl Bungur Besar, Jakpus, Kamis (4/2/2016).
Ahok juga menjawab hal serupa saat ditanya oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Tasripin. Ahok mengaku baru kali ini melihat Alex Usman secara langsung.
"Saya tidak kenal. Kalau Bapak tidak kasih tahu, saya tidak tahu," kata Ahok.
5. Belum e-Budgeting
|
Foto: Grandyos Zafna
|
Ahok dalam persidangan mengaku tidak pernah dilapori mengenai adanya alokasi anggaran pengadaan UPS. Sebab menurutnya, program rehabilitasi sekolah seharusnya jadi prioritas bukan malah mengajukan pengadaan UPS.
"Makanya ini yang saya katakan sama dengan temuan BPKP, APBD siluman. Makanya harus ada e-budgeting," kata Ahok bersaksi untuk mantan Kasi Prasarana dan Sarana pada Sudin Pendidikan Menengah Jakbar Alex Usman di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jl Bungur Besar, Jakarta Pusat, Kamis (4/2/2016).
Ahok mengaku baru tahu adanya anggaran UPS setelah dirinya berselisih dengan DPRD mengenai APBD 2015. Saat itu muncul ajuan anggaran serupa untuk pengadaan UPS. Sedangkan pada APBD Perubahan 2014, Ahok tidak pernah mendapat laporan dari anak buahnya soal UPS.
"Kalau lapor pasti saya marahin karena enggak ada dasarnya," tegas dia.
"Pengadaan UPS ini baru saya tahu setelah kasus dua versi RAPBD 2015, dan setelah ada e-budgeting baru saya tahu, tanpa e-budgeting ini, saya tidak bisa kontrol," imbuh Ahok.
Pada tahun 2014, sistem e-budgeting menurut Ahok belum digunakan. Diduga masuknya pengajuan alokasi anggaran lolos, karena kontrol lemah bila penyusunan anggaran dilakukan manual.
"Sama sekali enggak diisi di 2014, karena alasannya mereka komponen belum lengkap," ujar dia.
6. Bukan Superman
|
Foto: Grandyos Zafna
|
"Saya tidak tahu, tidak dilaporkan," kata Ahok saat saat bersaksi untuk mantan Kasi Prasarana dan Sarana pada Sudin Pendidikan Menengah Jakbar Alex Usman di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jl Bungur Besar, Jakpus, Kamis (4/2/2016).
Pertanyaan kuasa hukum juga mengarah ke pendapat Ahok terkait anggaran UPS yang disebut siluman itu. Hakim Ketua Sutardjo lantas menegur kuasa hukum agar tidak menanyakan pendapat dan hal-hal yang diluar sepengetahuan Ahok dalam kapasitasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Menurut Sutardjo, wajar jika Ahok tak tahu semua kegiatan anak buahnya karena ada banyak hal yang harus diurusi oleh seorang Gubernur. Apalagi menurut pengakuan Ahok, banyak pihak yang tidak jujur kepadanya terkait pemunculan anggaran UPS ini.
"Saya bukan Superman, Pak Penasihat Hukum," kata Ahok.
7. Akui Teken Perda APBN-P 2014
|
Foto: Nur Khafifah/detikcom
|
"Saya koreksi, benar itu saya (yang tandangatangan), maaf saya lupa," kata Ahok saat bersaksi untuk mantan Kasi Prasarana dan Sarana pada Sudin Pendidikan Menengah Jakbar Alex Usman di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jl Bungur Besar, Jakpus, Kamis (4/2/2016).
Sebelum mengoreksi keterangannya, Ahok saat ditanya pengacara Alex Usman, Radhie Noviandi menyebut Perda tanggal 7 November 2014 tersebut ditandatangani kepala daerah.
"Sepengetahuan saya bukan saya tapi Pak Jokowi sebagai gubernur," kata Ahok.
Halaman 2 dari 8
