HMI Ambon Demo Dana Kompensasi BBM

Ambon - Sekitar 120 Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Ambon menuntut transparansi realisasi dana kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM). Aksi demo dilakukan di beberapa tempat yang berbeda.Aksi pertama digelar di persimpangan Jl AY Pati, Jl Yos Sudarso dan Jl AM Sangadji, Rabu (9/3/2005). Setengah jam kemudian para demonstran melakukan long march sampai ke depan Polsek Sirimau, Ambon.Setelah dari Polsek Sirimau long march dilanjutkan ke kantor Gubernur Maluku Jl Patimura, Ambon. Sekitar dua jam menggelar aksi di depan pintu masuk kantor gubernur mereka diterima Wakil Gubernur (Wagub) Maluku M Abdullah Latuconsina.Para pendemo mendesak transparansi realiasisi dana kompensasi BBM untuk pendidikan dan kesehatan. Transparansi ini harus dipublikasikan secara detail ke sejumlah media massa. Demonstran menilai ada indikasi penyimpangan realisasi dana kompensasi. Mahasiswa meminta pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan ketat terhadap pemerintah daerah kabupaten/kota yang menerima langsung dana kompensasi BBM.Pada kesempatan itu HMI Ambon mengecam Gubernur Maluku Karel Alberth Ralahalu yang dua hari sebelumnya tidak mau menerima mereka. Wagub menegaskan saat ini Gubernur masih berada di Medan untuk menghadiri pertemuan Gubernur se-dunia.Wagub meminta mahasiswa untuk mempresure para bupati dan walikota terkait realisasi dana kompensasi BBM."Saya minta mahasiswa tanyakan langsung ke bupati dan walikota. Karena mereka yang bertanggungjawab terhadap penyaluran dana tersebut", mintanya.Aksi dilanjutkan ke kantor Walikota Ambon MJ Papilaja, Jl Sultan Hairun yang berjarak sekitar 100 meter dari kantor gubernur.Di kantor walikota mereka mengecam para camat yang terindikasi melakukan penyimpangan penyaluran beras miskin (raskin). Para camat tersebut yakni Camat Sirimau, Baguala dan Nusaniwe. Para mahasiswa diterima Wakil Walikota Ambon Syarif Hadler. Syarif menerangkan saat ini para camat terkait tengah dipanggil untuk dimintai keterangannya perihal penyaluran raskin. Apabila terbukti terjadi penyimpangan mereka akan diproses hukum."Kami sudah minta pihak Kejaksaan Tinggi Maluku untuk memproses kasus ini. Pokoknya tidak ada ampun bagi mereka jika bersalah" janjinya.Syarif juga meminta mahasiswa untuk mengawasi Rumah Sakit-Rumah Sakit yang terbukti tidak mau memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin. Setelah satu jam berdialog mahasiswa membubarkan diri dengan tertib.Dalam aksinya mahasiswa dijaga ketat oleh puluhan aparat dari Polres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease. Mereka pun membentangkan spanduk bertuliskan "usut para koruptor dana kompensasi", "non akfifkan para pejabat yang memakan hak orang miskin" serta "segera proses hukum para camat". (ism/)