Bersaksi untuk Kasus UPS, Ahok Singgung Polemik RS Sumber Waras

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) diminta keterangannya sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan uninterruptable power supply (UPS). Ahok juga menyinggung pembelian RS Sumber Waras yang juga menjadi polemik dengan DPRD.

Hal itu dikatakan Ahok menjawab pertanyaan hakim Sutardjo yang menanyakan tentang mekanisme Musrenbang apakah anggaran yang terkait pendidikan dapat dimasukkan. Hakim juga bertanya tentang KUA-PPAS.

"Ada. Makanya ada kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD. Makanya ada kasus (RS) Sumber Waras," kata Ahok saat bersaksi untuk mantan Kasi Prasarana dan Sarana pada Sudin Pendidikan Menengah Jakbar Alex Usman di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jl Bungur Besar, Jakpus, Kamis (4/2/2016).

Namun dalam kasus RS Sumber Waras, Ahok yakin Pemprov DKI Jakarta tidak bersalah. Anggaran pembelian lahan RS Sumber Waras dapat dimasukkan dalam KUA-PPAS karena menurutnya sumbernya jelas.

"Itu semua tanda tangan. Kenapa berani masukkan Sumber Waras? Karena sumbernya jelas," katanya.

Alex Usman didakwa melakukan tindak pidana korupsi pengadaan 25 UPS untuk 25 sekolah SMA/SMKN pada Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat pada APBD Perubahan Tahun 2014 yang merugikan keuangan negara Rp 81 miliar.

Menurut jaksa dalam surat dakwaan, pengadaan UPS untuk sekolah-sekolah menengah di lingkungan Sudin Dikmen Jakarta Barat tidak direncanakan sesuai kebutuhan riil sekolah. Karena yang dibutuhkan adalah perbaikan jaringan listrik dan penambahan daya listrik sehingga pengadaan UPS bukan yang dibutuhkan oleh sekolah-sekolah.

Anggaran UPS bisa dialokasikan dalam APBD perubahan tahun 2014 setelah Alex Usman melakukan lobi ke sejumlah anggota DPRD DKI.

Untuk meloloskan permintaan ini, Fahmi Zulfikar sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan meminta fee terkait pengadaan UPS. Kongkalikong ini berlanjut ke tangan Firmansyah yang saat itu menjabat Ketua Komisi E DPRD .

Anggaran UPS akhirnya berhasil lolos dan dimasukkan dalam APBD perubahan tahun 2014 pada tanggal 13 Agustus 2014 meski tidak pernah dibahas dalam rapat Komisi E dengan SKPD Pemprov DKI. (kff/rvk)