Sidang Molor, Hakim Minta Maaf ke Ahok

Sidang Korupsi UPS

Sidang Molor, Hakim Minta Maaf ke Ahok

Ferdinan - detikNews
Kamis, 04 Feb 2016 14:36 WIB
Ahok di Pengadilan Tipikor (Foto: Nur Khafifah/detikcom)
Jakarta - Sidang perkara dugaan korupsi pengadaan uninterruptible power supply (UPS) yang menjadwalkan kesaksian Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) molor dari jadwal semula. Majelis Hakim memohon maaf atas keterlambatan dimulainya sidang.

"Mohon maaf atas keterlambatan persidangan. Kami sudah siap sejak jam 8 untuk itu saya mohon maaf atas keterlambatan," kata Hakim Ketua Sutardjo saat membuka sidang mantan Kasi Prasarana dan Sarana pada Sudin Pendidikan Menengah Jakbar Alex Usman di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jl Bungur Besar, Jakpus, Kamis (4/2/2016).

Sidang dijadwalkan digelar pukul 13.00 WIB. Namun baru dimulai pukul 14.25 WIB. Ahok memang sudah datang sekitar pukul 13.00 WIB di Pengadilan Tipikor.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hakim Sutardjo juga mengingatkan Ahok agar memberikan keterangan yang benar dalam kesaksiannya. Setiap saksi dalam persidangan memang selalu dingatkan untuk memberi keterangan benar di bawah sumpah.

Alex Usman didakwa melakukan tindak pidana korupsi pengadaan  25 UPS untuk 25 sekolah SMA/SMKN pada Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat pada APBD Perubahan Tahun 2014 yang merugikan keuangan negara Rp 81 miliar.

Menurut jaksa dalam surat dakwaan, pengadaan UPS untuk sekolah-sekolah menengah di lingkungan Sudin Dikmen Jakarta Barat tidak direncanakan sesuai kebutuhan riil sekolah. Karena yang dibutuhkan adalah perbaikan jaringan listrik dan penambahan daya listrik sehingga pengadaan UPS bukan yang dibutuhkan oleh sekolah-sekolah.

Anggaran UPS bisa dialokasikan dalam APBD perubahan tahun 2014 setelah Alex Usman melakukan lobi ke sejumlah anggota DPRD DKI.

(Baca juga: Ahok Bersaksi, Lulung Datang ke Pengadilan Tipikor)

Untuk meloloskan permintaan ini, Fahmi Zulfikar sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan meminta fee terkait pengadaan UPS. Kongkalikong ini berlanjut ke tangan Firmansyah yang saat itu menjabat Ketua Komisi E DPRD .

Anggaran UPS akhirnya berhasil lolos dan dimasukkan dalam APBD perubahan tahun 2014 pada tanggal 13 Agustus 2014 meski tidak pernah dibahas dalam rapat Komisi E dengan SKPD Pemprov DKI. (fdn/hri)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads