Pemerintah Ingin Integrasikan e-KTP dengan KIS, KIP dan BKH

Pemerintah Ingin Integrasikan e-KTP dengan KIS, KIP dan BKH

Muhammad Taufiqqurahman - detikNews
Kamis, 04 Feb 2016 14:00 WIB
Pemerintah Ingin Integrasikan e-KTP dengan KIS, KIP dan BKH
Menko PMK Puan Maharani (Foto: Agung Pambudhy/detikFoto)
Jakarta - Pemerintah akan mengintegrasikan semua data bantuan ke rakyat miskin dalam dalam satu data. Hal ini untuk menyatukan data perlindungan sosial ke dalam satu kartu yaitu e-KTP.
Β 
"Untuk program ini kita berharap semua program seperti Bantuan Keluarga Harapan (BKH) kemudian Kartu Indonesa Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) bisa terintegrasi juga dengan data yang ada di e-KTP," ujar Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (4/2/2016).

Tujuannya adalah untuk mensinergikan semua data sehingga dapat dipergunakan dalam semua program pemerintah. Data data ini akan diambil dari Badan Pusat Pusat Statistik (BPS) yang akan disesuaikan dengan Undang-undang Fakir Miskin dari Kementerian Sosial (Kemensos) dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2k).

"Jadi pemerintah berkepentingan mensinergikan semua data yang ada disemua Kementerian yang kemudian mempunyai data sehingga mempunyai basis data terpadu," kata Puan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Puan menyebut, alasan mengunakan motode ini sangat sederhana. Nantinya program yang akan dibawa ke masyarakat tidak lagi terjadi tumpang-tindih, atau pun data-data yang tidak valid termasuk pemilik hak penerima program pemerintah.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) juga menyampaikan penggunaan data terpadu akan memudahkan masyarakat untuk mengakses data dan tidak direpotkan dengan menggunakan banyak kartu.

"Karena ke depan ini semua pemberian kartu itu akan kita lakukan secara perlahan terintegrasi datanya, sehingga kalau pun mereka tidak membawa kartu-kartu tersebut ketinggalan atau hilang dengan satu sistem mereka tetap menggunakan manfaatnya karena memang data yang dimiliki pemerintah itu bisa didapatkan dalam data terpadu," terangnya.

"Dengan itu kita sepakat dalam rapat ini bahwa dikemudian hari tidak ada tumpang tindih berkaitan data. Karena ini kan menyatukan antara data perlindungan sosial dengan ekonomi yang berkaitan ketahanan pangan memang ini bisa dilakukan bersama-sama," sambungnya.

(fiq/hri)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads