MUI Nyatakan Gafatar Sesat, Ini Tanggapan Menko Luhut

Maikel Jefriando - detikNews
Kamis, 04 Feb 2016 12:38 WIB
Foto: Bagus Prihantoro Nugroho/detikcom
Jakarta - Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa ajaran Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) merupakan aliran sesat karena mencampuradukkan ajaran Islam, Kristen, dan Yahudi. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan soal fatwa adalah kewenangan MUI.

Menurut Luhut, pemerintah menyikapi fatwa tersebut dengan arif dan bijaksana. "Itu kan fatwa MUI, tanya saja dia (MUI). Kami menyikapi dengan arif itu semua. Karena bagaimana pun anggota Gafatar (adalah) bangsa Indonesia juga," kata Luhut kepada wartawan di sela acara CIMB Economic Forum, di Hotel Ritz-Carlton, SCBD Sudirman, Jakarta, Kamis (4/2/2016).

Pemerintah, kata Luhut, akan mengurus eks anggota Gafatar tersebut. Dia mencontohkan selama ini eks anggota Gafatar di Jawa Tengah, di Makassar semua terurus dengan baik. "Yang penting, kalau memang mereka sesat kita beri penerangan supaya mereka kembali ke jalan yang benar," katanya.

Fatwa MUI yang menyatakan bahwa Gafatar merupakan aliran sesat dikeluarkan pada Rabu kemarin. Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin mengatakan Gafatar merupakan metamorfosis dari ajaran Al Qiyadah Islamiyah dengan Ahmad Musadeq sebagai guru spiritualnya.

"Setelah dilakukan pengkajian dari daerah-daerah, MUI memutuskan aliran Gafatar itu sesat, menyesatkan. Karena dia, yang pertama reinkarnasi, metamorfosis dari Alqiyadah Islamiyah. Menjadikan Ahmad Musadeq itu sebagai guru spiritualnya," ujar Ma'ruf dalam jumpa pers di Gedung MUI, Jl Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu (3/2/2016).

Ketua Fatwa MUI Hasanudin AF menambahkan bagi umat muslim yang menjalankan paham Gafatar maka diwajibkan kembali ke ajaran Islam. Dia menekankan MUI akan berkoordinasi dengan pemerintah terkait upaya pencegahan paham ini kepada eks Gafatar maupun kepada masyarakat lain.

"Kami akan koordinasi dengan pemerintah. Mohon masyarakat muslim agar tidak mengucilkan eks Gafatar. Mereka ini para eks Gafatar wajib dilindungi pemerintah," sebut Hasanudin.  (erd/nrl)