Akbar Tandjung, Mahaguru Golkar yang Merasa Tak Dianggap

Jakarta - Sebagai sesepuh yang ikut membesarkan Golkar, Akbar Tandjung selalu di barisan terdepan dalam upaya penyatuan kembali Golkar. Namun justru saat jalan islah terang benderang, sang mahaguru Golkar ini merasa tak dianggap. Inikah akhir perjalanan Akbar Tandjung di panggung politik?

Sepak terjang Akbar Tandjung di panggung politik tak diragukan lagi, Akbar juga dianggap sebagai salah satu mahaguru di internal Golkar. Betapa tidak,  Akbar sudah banyak makan asam garam di partai beringin, Akbar menjadi saksi jatuh bangun beringin di masa-masa sulit.

Akbar Tandjung yang lahir 14 Agustus 1945 di Sibolga ini sudah terjun ke dunia organisasi sejak muda, pada periode 1969-1970, ia menjabat Ketua Umum HMI Cabang Jakarta. Pada 1972, ia turut mendirikan Forum Komunikasi Organisasi Mahasiswa Ekstra Universiter (GMNI, GMKI, PMKRI, PMII, dan HMI) dengan nama Kelompok Cipayung. Periode 1972-1974, ia menjabat Pengurus Besar HMI.

Di luar jabatan politik, Akbar punya sederet pengalaman di pemerintahan, Akbar pernah menjabat sebagai Menteri Negara Pemuda dan Olahraga pada periode 1988-1993, Menteri Negara Perumahan Rakyat (1993-1998), Menteri Negara Perumahan dan Pemukiman (1998), dan pada 1999-2004 ia menjabat Ketua DPR RI. Dengan banyaknya jam terbang, wajar saja Akbar kerap disebut sebagai mahaguru di internal partai beringin. Dalam melakukan manuver politik, selama ini Akbar dikenal paling lihai. Beberapa kali Akbar mengkritik kepemimpinan Ketum Aburizal Bakrie namun pada akhirnya mesra kembali.

Belakangan Akbar yang menjabat Ketua Wantim Golkar hasil Munas Riau dan berlanjut ke Munas Bali ini menyarankan agar Ical menggelar Munas untuk menyelesaikan perpecahan Golkar. Namun apa yang disampaikan Akbar berbuah pahit, dia malah dapat sanksi teguran yang disampaikan oleh Waketum Nurdin Halid. Akbar tersinggung berat, ia pun tak hadir ke Rapimnas Golkar hasil Munas Riau yang berujung SK Menkum HAM sebagai dasar pelaksanaan Munas Golkar.

Pahit bagi Akbar, gagasannya ditolak dapat sanksi pula. Kini rencana Golkar menggelar Munas seolah keluar dari Ketum Aburizal Bakrie (Ical) dan tentu saja Wapres JK yang meski memimpin tim transisi langsung sepakat Ical sebagai penyelenggara Munas. Memang faktor utama yang membuat pemerintah seolah merapat ke Ical karena ketua presidium KMP ini telah meneken deklarasi dukungan Golkar ke pemerintah.

Lebih pahit lagi Akbar tak lagi dilibatkan dalam rapat-rapat kunci penyelamatan Golkar. Seperti rapat JK, Ical, Agung Laksono pada Rabu kemarin pagi. Rapat ini sangat krusial membahas persiapan rapat konsolidasi pertama, perencanaan Munas pada April-Mei 2016, dan soal rencana revisi AD/ART. Secara terbuka Akbar mengungkap dirinya merasa tak lagi dianggap.

"Kalau memang antara mereka seolah-olah menganggap saya tidak ada. Tapi saya masuk tim transisi, cuma saya saja, lainnya lingkaran Pak JK," kata Akbar kepada detikcom, Rabu (3/2/2016).

"Saya kan nggak tahu pertemuan itu membahas apa, saya nggak pernah diajak. Saya pernah rapat tim transisi di rumahnya Pak JK, di mana Pak JK menjelaskan rencana Munaslub itu didahului dengan Rapimnas," sambungnya.

Namun Akbar tetap sepakat dengan rencana Munas. Bagi Akbar islah Golkar adalah harga mati.

"Jadi SK Menkum HAM itu menugaskan DPP hasil Munas Riau untuk menyelenggarakan Munas. Nanti ada disusun panitia penyelenggaranya siapa, steering committenya siapa," kata Akbar.

Pantaskah Akbar Tandjung diperlakukan seperti ini? Ternyata ceritanya sedikit berbeda dari elite Golkar. Akbar dianggap terkadang merasa lebih penting, bahkan salah satu pentolan Golkar yang kini merapat ke kubu Ical, Yorrys Raweyai, meminta Akbar Tandjung fair.

"Dia harus fair. Dia merasa bahwa ini lebih penting dari kegiatan lain. Pertama, Silatnas 1 November diundang, beliau alasan ada kegiatan. Kemudian kita bikin syukuran, dia tidak hadir. Kemudian Rapimnas dia bilang ada agenda yang sudah dijadwalkan lama," ucap Yorrys kepada detikcom, Kamis (4/2/2016).

Lalu apakah Golkar bakal meninggalkan Akbar yang turut membesarkannya di Munas X mendatang? Yang jelas Aburizal Bakrie yang janji tak maju calon ketum sudah digadang-gadang jadi Ketua Wantim. Lalu kursi apa bakal disisakan buat Bang Akbar?

(van/nrl)