Indonesia Jadi Tuan Rumah KTT Luar Biasa OKI, Isu Palestina Jadi Topik Utama

Jakarta - Indonesia didaulat untuk menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Acara ini akan digelar pada 6 dan 7 Maret 2016 mendatang.

Sekretaris Kabnet Pramono Anung mengatakan, KTT Luar Biasa OKI ini akan dihadiri oleh 56 kepala negara/kepala pemerintahan anggota OKI, 4 observer dan 4 quarted yaitu Rusia, Amerika, Uni Eropa dan PBB. Kegiatan ini ditanggungjawabkan kepada Sekretariat Negara.

"Secara khusus kita akan menjadi tuan rumah KTT luar biasa OKI yg ke-5, yang akan diselenggarakan di Jakarta, yang mengundang kurang lebih 56 kepala negara kepala pemerintahan. Diadakan tanggal 6-7 Maret 2016. Pelaksanannya menjadi tanggungjawab Mensesneg, mulai tempat, venue, kendaraan, kesehatan, terakhir tadi juga mengenai makanan," ujar Pramono usai rapat bersama Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (3/2/2016).

Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengatakan, rangkaian acara itu terdiri dari pertemuan senior official metting dan dilanjutkan pertemuan tingkat menteri Luar Negeri. "Dua pertemuan tersebut akan d selenggarakan tanggal 6 Maret. Kemudain tanggal 7 Maret akan digunakan khusus untuk KTT-nya itu sendiri," kata Retno.

Retno mengatakan, ada tiga pembahasan utama dalam KTT Luar Biasa OKI. Namun isu Palestina menjadi topik utama.

"KTT ini sangat penting bagi Indonesia bagi OKI dan juga bagi dunia. Kenapa? Pertama karena situasi di Al-Quds tidak juga membaik sampai saat ini. Kedua, negosiasi dalam konteks quarted terhenti sejak Mei 2015. Ketiga, bahwa situasi dunia saat ini sangat dinamis. Sehingga terjadi distruksi isu yang dikhawatirkan akan menjadikan isu Palestina menjadi tersingkirkan. Oleh karena itu, penting sekali KTT luar biasa ini kita lakukan. Dan atas permintaan Palestina dan juga Sekjen OKI maka Indonesia akan jadi tuan rumah," jelas Retno.

"Buat Indonesia sendiri, ini adalah bentuk komitmen Indonesia terhadap pencapaian perdamaian stabilitas dunia dan sekaligus menterjemahkan mandat dari konstitusi kita," tambah Retno.

(jor/rvk)