.webp)
Kabaharkam Polri Komjen Putut Eko Bayuseno menyarankan agar untuk pengamanan gedung dipimpin oleh kepala satuan yang berasal dari Polri dengan pangkat AKBP. Kepala satuan ini akan membawahi komandan unit yang membawahi kasubnit.
"Dalam operasional ini para komandan ini juga memberi pengawasan, pelatihan, reward and punishment bagi anggotanya yang melakukan pelanggaran dan berprestasi," kata Putut dalam rapat di Baleg Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (3/2/2016).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
 |
Putut kemudian menyarankan adanya pelatihan bagi masing-masing pengamanan dalam (pamdal) ini yang dibagi menjadi tiga bagian. Masing-masing memiliki tingkat pendidikan yang berbeda.
"Pengamanan pamdal swakarsa idealnya ada 3 tahapan pendidikan atau kemampuan yang disebut pelaksana atau walker pendidikannya min 230 jam mata pelajaran yang lamanya 23 hari. Garda madya 160 jam pelajaran, yang lamanya 16 hari. Ketiga garda pratama 100 jam pelajaran selama 10 hari," paparnya.
Putut juga menyampaikan apabila sebaiknya kompleks parlemen yang luas ini dibagi menjadi tiga bagian zonasi. Hal ini untuk membatasi pengunjung yang keluar-masuk kompleks parlemen.
"Bapak Kapolri menitipkan pesan agar dibentuk zona di lingkungan gedung DPR, MPR dan DPD dengan luas 82 ha harus minimal dibagi 3 zona, publik, terbatas dan khusus," jelasnya.
Putut juga mencatat perlu adanya CCTV yang mampu mengawasi setiap pergerakan di kompleks parlemen ini.
"Peralatan CCTV, di gedung sebesar ini harus di-cover CCTV. CCTV ini harus mampu memantau kompleks ini yang tersambung sehingga bisa melihat situasi secara umum. Harus ada command centernya yang dibawah kendali Polri," jelasnya.
Ia juga meminta agar nanti pamdal diberi kendaraan untuk melakukan patroli. Ia juga meminta agar ditambah pula anjing pelacak.
"Kendaraan utk patroli golf car atau sepeda motor, atau sepeda. Perlu juga K-9 (anjing pelacak)," imbuhnya.
"Rekomendasi kami setelah rapat dibentuk tim terpadu untuk menindaklanjuti rapat ini. Bila usul diterima perlu adanya MOU dengan Kapolri untuk masalah pengamanan," katanya.
Masukan ini kemudian ditanggapi oleh beberapa anggota dewan yang hadir. Pimpinan rapat, Firman Subagyo, kemudian menambahkan bahwa semua ini untuk tujuan menjaga obyek vital negara karena di kompleks parlemen berisi dokumen-dokumen penting negara.
"Sepakat membentuk tim terpadu antara DPR, kepolisian, MPR dan DPD. Kita inginkan satu keamanan kompleks terpadu kompleks parlemen," kata Firman.
Firman menegaskan memperketat penjagaan untuk meningkatkan keamanan. Ia tidak ingin dilihat untuk membuat sekat antara wakil rakyat dengan rakyatnya.
"Tidak membuat sekat membatasi wakil rakyat. Penegasan kami ingin memberikan keamanan bagi siapa saja yang masuk ke gedung ini," pungkas Firman.
(erd/erd)
