Agar Munas Golkar Netral, Priyo: Tim Transisi Bisa Jadi Penyelenggara

Jakarta - Setelah mendapatkan Surat Keputusan (SK) perpanjangan masa kepengurusan dari Menkum HAM, DPP Partai Golkar hasil Munas Riau Kamis lusa akan menggelar rapat konsolidasi. Rapat salah satunya akan membahas persiapan Musyawarah Nasional untuk menyelesaikan konflik partai antara kubu Agung Laksono dengan Aburizal Bakrie (Ical) Cs.

Ketua DPP Golkar hasil Munas Riau Priyo Budi Santoso mengatakan konsolidasi ini merupakan langkah yang baik untuk menyatukan partai beringin. Terkait persiapan Munas, khususnya menyangkut susunan kepanitiaan dia berharap harus melibatkan semua pihak.

"Kepanitiaan harus melibatkan pihak-pihak yang seimbang di Steering Commitee dan Organizing Commitee," kata Priyo saat berbincang dengan detikcom, Selasa (2/2/2016).

Penentuan SC sebagai panitia pengarah dan OC (pelaksana), kata Priyo, harus melibatkan kedua belah pihak. "(Panitia) sejauh mungkin netral harus melibatkan komponen yang merepresentasikan keadilan dan keseimbangan. Tidak boleh ada yang dominan," kata Priyo.

Lalu siapa yang dianggap netral dan cocok duduk di panitia pengarah?

"Tim transisi itu tokoh yang netral bisa saja dipertimbangkan menjadi penyelanggara yang netral. Panitia bisa diambil dari tokoh-tokoh tim transisi yang teruji kenetralannya," kata Priyo yang juga mantan Wakil Ketua DPR RI itu.

Soal peserta Munas, Priyo mengajukan tiga opsi. Pertama melibatkan kedua kepengurusan yang ada mulai dari DPP, DPD I dan DPD II. Kedua, menggunakan DPP hasil Munas Riau, sementara DPD I dan DPD II menggunakan kepengurusan yang dulu. Opsi ketiga dilakukan merger antara dua kepengurusan Munas Bali dan Munas Ancol.

"Intinya tidak ada lagi mengulangi kesalahan lama dari kubu manapun," kata Priyo.

(erd/van)