Ketua MPR-KAHMI Bahas Rencana Amandemen UUD dan GBHN

Jakarta - Ketua MPR Zulkifli Hasan menerima Majelis Nasional Korp Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI). Rencana amandemen UUD 1945 menjadi bahasan dalam pertemuan tersebut.

"Tadi kita bicara mengenai perlunya haluan negara," kata Zulkifli saat menerima Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Senayan, Jakart, seperti dalam siaran pers, Selasa (2/2/2016).

Delegasi KAHMI yang datang dipimpin Sekretaris Jenderal Subandriyo. Selain soal Amandemen UUD, juga dibahas persoalan lain yang sedang dihadapi bangsa.

"Banyak persoalan berat yang saat ini dihadapi bangsa Indonesia. Salah satu persoalan pelik itu menyangkut keadilan sosial yang tak kunjung terealisasi. Padahal sila kelima Pancasila, jelas-jelas menyebutkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nyatanya sila tersebut belum terwujud. Buktinya ada sebanyak 0,2 persen orang yang menguasai 74 persen lahan. Sedangkan 99,08 persen penduduk Indonesia lainnya hanya menguasai lahan yang tersisa atau sekitar 26 persen saja. Ini jelas sebuah ketimpangan yang sangat besar dan tidak boleh terjadi di negara yang menganut keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Zulkifli.

Persoalan besar ini menurut Zulkifli harus dipecahkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dan tidak boleh hanya dibebankan kepada Presiden saja. Karena Presiden tidak mungkin dapat menyelesaikan persoalan tersebut sendirian saja.

"Indonesia ini sangat besar, tidak mungkin hanya Presiden saja yang harus menanggungnya. Dalam hal ini KAHMI juga harus mengambil peran untuk turut berkontribusi dalam menyelesaikan persoalan bangsa", kata Zulkifli menambahkan.

Menurut Zulkifli, sudah menjadi bagian dari KAHMI untuk ikut mengambil peran dalam menyelesaikan persoalan besar yang saat ini dihadapi bangsa Indonesia. Jangan organisasi sebesar KAHMI hanya terus menerus terlibat dalam pertikaian yang tak henti. Karena, keributan yang selama ini terus dihadapi HMI dan KAHMI hanya membuat organisasi tersebut terpinggirkan, kalah dengan organisasi lain yang selalu membela kepentingan masyarakat. 

Pada kesempatan tersebut KAHMI menyampaikan rencananya untuk memperingati 50 tahun KAHMI. Ada banyak kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memeriahkan ulang tahun emas pada 17 September. Antara lain, diskusi dengan para mantan presiden, Rakornas KAHMI pada akhir Maret, serta pembuatan film dokumenter KAHMI. (van/tor)