Di Munas Mahasiswa di Bali, Ketua MPR Bahas GBHN Sampai Teluk Benoa

Jakarta - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menjadi narasumber dalam acara Training Legislatif dan Musyawarah Nasional Forum Lembaga Legislatif Mahasiswa Indonesia (FLLMI) 2016. Zulkifli bicara soal rencana melahirkan kembali GBHN dan isu terkini di Bali.

Training legislatif sekaligus Musyawarah Nasional Mahasiswa dengan tema 'Implementasi Kelegislatifan Mahasiswa Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara' ini digelar di Gedung Widya Padma Politeknik Negeri Bali, Universitas Udayana, Bali, Senin (1/2/2016). Acara ini dihadiri sekitar 300 peserta mahasiswa perwakilan FLLMI seluruh Indonesia.

Seperti siaran pers MPR RI, Zulkifli menjelaskan tentang tugas-tugas dan kewenangan MPR RI yang bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara. Namun, MPR masih memiliki kewenangan tertinggi antara lain mengubah dan menetapkan UUD, melantik dan memberhentikan Presiden dan Wapres RI.

Di sisi lain, ada satu kewenangan MPR yang menurut Zulkifli sangat disayangkan kini hilang, yakni merumuskan dan menetapkan GBHN sebagai haluan negara.

"Nah makanya saat ini wacana soal munculnya haluan negara sebagai produk MPR sangat kencang menjadi wacana publik dan hal ini ditangkap dan direspons MPR secara serius, hati-hati, dengan mendengarkan masukan dan aspirasi rakyat. Mahasiswa harus tahu itu, berikanlah masukan yang konstruktif soal ini dan soal-soal kenegaraan lainnya, agar bangsa kita akan jauh lebih baik," kata Zulkifli.

Dalam kesempatan ini Zulkifli juga menyinggung isu terkini seputar bali. "Tadi saya bicara soal reklamasi Benoa, saya katakan reklamasi itu selama memenuhi Amdal bagus. Seperti Dubai yang terkenal dengan Palm Beach-nya, Singapura bertambah luas 30 persen karena reklamasi, Belanda juga reklamasi. Jadi reklamasi kalau memenuhi persoalan prosedur Amdal bagus dan saya mendukung selama tujuannya untuk kebaikan," pungkasnya.

(van/tor)