Fraksi PDIP: Anggota Tak Boleh Punya Aspri dari Partai Lain

Jakarta - Dita Aditia, yang mengaku dianiaya oleh anggota F-PDIP Masinton Pasaribu , merupakan kader NasDem. Namun, Fraksi PDIP menegaskan bahwa anggotanya tidak boleh mengangkat aspri dari partai lain.

"Berkali-kali saya tegaskan semua anggota DPR terhadap pengangakat tenaga ahli maupun aspri adalah kewajibannya juga anggota partai kami. Jadi tidak dibenarkan kalau seorang fraksi PDIP memiliki atau mengangkat tenaga ahli atau aspri dari kader partai lain. Itu syarat dan kebijakan partai," kata Wakil Ketua Fraksi PDIP Arif Wibowo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (1/2/2016).

Soal klaim pihak Dita sebagai kader NasDem, Arif menampiknya. Dia menegaskan bahwa Dita secara otomatis adalah kader PDIP sejak menjadi aspri.

"Kader PDIP otomatis, karena syaratnya itu. Kalau tidak, tidak akan bisa bekerja, karena syaratnya itu. Sehingga aspri atau tenaga ahli harus menjadi kader PDIP dulu, kalau tidak maka tidak bisa," ucap anggota Komisi II DPR ini.

Sebelumnya, Masinton menyebut Dita hanya sebagai simpatisan NasDem. Dia bisa merekrut Dita karena ditawari temannya.

"Di NasDem dia cuma simpatisan, tempat nongkrong. Dia harus punya KTA PDIP, ya pak nanti saya buat KTA PDIP," ujar Masinton saat dihubungi, Minggu (31/1).

Sementara itu, Sekretaris NasDem DKI Jakarta Wibi Andrino, yang kini mendampingi kasus penganiayaan terhadap Dita, membenarkan Dita adalah bagian dari NasDem. Tapi Dita bukan hanya simpatisan, melainkan pengurus.

"Dia kader NasDem, baru diangkat jadi pengurus DPW DKI (NasDem) biro perempuan dan anak. Saya sekretaris partai wilayah DKI Jakarta," ucap Wibi saat dikonfirmasi terpisah.


Anggota Dewan Pakar NasDem Taufiqulhadi saat dikonfirmasi membenarkan bahwa Dita adalah kader NasDem. Namun, dia tidak tahu bagaimana Dita bisa direkrut menjadi aspri Masinton. Dia juga menegaskan bahwa kasus ini tidak terkait partai.

"Dita ini kader NasDem. Saya tidak tahu (kenapa jadi aspri di PDIP). Itu sudah berlangsung sejak recruitmen TA pertama kali. Mungkin Pak Masinton anggap itu tepat. Kita tidak bisa mengarahkan," ucap Taufiqulhadi di Gedung DPR, sore ini.

(imk/tor)