KPK Beri Peringatan Soal Transaksi Uang Jelang Munas Golkar, Ini Kata Akom

Jakarta - Pimpinan KPK mencium ada politik transaksional dalam pelaksanaan Munas/Munaslub Partai Golkar. Mendengar itu, Waketum Golkar hasil Munas Bali Ade Komarudin (Akom) menilai sebaiknya KPK jangan masuk terlalu dalam karena itu sudah masuk ranah politik.

"Itu bukan ranah yang perlu digeluti KPK. Teman-teman KPK enggak mau terjebak dalam politik, tapi itu kan arena politik," ujar Akom di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (31/1/2016).

"KPK lebih tahu," imbuhnya.

Meski demikian, Akom memandang memang dalam proses politik itu harus akuntabel. Tidak boleh ada permainan uang ataupun persekongkolan jahat.

"Politik juga harus accountable. Enggak boleh ada persekongkolan jahat. Dalam politik enggak ada yang bisa menjamin, semua pihak harus ingat proses politik harus accountable," terang Akom.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyebut adanya dugaan politik transaksional dalam Munaslub Partai Golkar yang akan diselenggarakan pada April atau Mei mendatang. Saut mengatakan, KPK menangkap 'sinyal-sinyal' tersebut.

Bahkan Saut juga mengaku telah mendapatkan jumlah angka transaksi yang beredar. Namun Saut enggan mengungkap berapa besaran dana yang beredar itu. Dia hanya meminta praktek politik transaksional itu dihentikan sebelum KPK nantinya akan menindak.

"Kita menangkap sinyal-sinyal itu ada, bahkan kita menangkap jumlahnya yang bakal beredar itu beredar," kata Saut di KPK, Jumat (29/1) lalu. (aws/mad)