Di Acara ICMI, Ketua MPR Bicara Soal Arab Spring Hingga Amandemen UUD '45

Jakarta - Ketua MPR Zulkifli Hasan hadir dalam Rakernas Majelis Sinergi Kalam (Masika) ICMI. Zulkifli bicara soal dinamika yang terjadi di negara-negara Timur Tengah dan Amandemen UUD 1945 dalam acara tersebut.

Rakernas Masika ICMI digelar di Gedung KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta, Sabtu (30/1/2016) hari ini. Tema rakernas yang dihadiri pengurus ICMI berbagai daerah itu adalah "Memperteguh Karya, Jati Diri, dan Komitmen Masika ICMI untuk Bangsa".

Saat memberi pembekalan untuk peserta rakernas, Zulkifli bicara soal perkembangan Islam di dunia, yang diyakininya berasal dari bumi Melayu, Indonesia. Menurut Zul, wilayah Timur Tengah kini dalam kondisi yang menyedihkan, sehingga perlu negara patron lain.

"Pemimpin negara di Timur Tengah banyak yang terguling dalam Arab Spring karena mereka korup dan zalim pada rakyatnya. Tak hanya itu, banyak orang di Timur Tengah yang mengatasnamakan Islam namun perilaku mereka tidak islami, dicontohkan dengan organisasi yang bernama ISIS," kata Zul dalam siaran pers dari MPR RI.

Dari fakta yang demikian, kata Zul, membuat Islam di seluruh dunia menjadi tercoreng, padahal banyak umat Islam di dunia yang baik, dicontohkan seperti organisasi Masika ICMI, Muhammadiyah, dan NU.

Dalam kesempatan tersebut Zulkifli Hasan juga menerangkan soal ada sisi positif dan negatif era reformasi.

Sisi negatif era reformasi disebut oleh Ketum PAN itu bahwa untuk menjadi kepala daerah ternyata memerlukan uang yang sangat banyak untuk money politics. Dalam era reformasi ini juga ada segelintir orang yang menguasai mayoritas sumber daya alam di Indonesia. Dari sinilah ada orang yang ingin mengandemen kembali UUD NRI Tahun 1945, ada pula yang ingin kembali ke UUD Tahun 1945 yang asli.

Sisi positif dari era reformasi dikatakan bahwa setiap orang bisa jadi Presiden dan pemimpin. "Dalam era reformasi juga bisa membuat saya jadi Ketua MPR," ujarnya.

Zul juga mengatakan bangsa ini perlu mencontoh Malaysia yang melakukan rekayasa sosial. Rekayasa sosial yang dilakukan di negeri jiran adalah memberi perhatian khusus kepada kaum bumiputera, rakyat kecil. Dalam rekayasa itu kaum bumiputera dibebaskan biaya sekolah, kuliah dan diberi modal dan kontrak karya. Menurut Zulkifli hal itu tak rasis.

"Bila rekayasa sosial itu tidak dilakukan, maka negara itu bisa kacau dan rakyatnya tidak bisa diajak bicara alias tidak percaya pada pemerintah," pungkasnya.

(van/tor)