Heboh Isu Wajib Poligami Bagi Pria di Irak dan Eritrea

Jakarta -

Isu:
Surat yang mengatasnamakan pemerintah Irak beredar di masyarakat. Surat itu berisi keputusan PM Irak Haidar Jawwad al Abbadi yang mewajibkan seluruh laki-laki di Irak berpoligami. Surat tersebut juga sempat dimuat di sejumlah media. Benarkah?

Surat perintah itu dibuat pada 6 Januari 2016. Isinya adalah sebagai berikut:

1. Setiap laki-laki harus beristri paling tidak dengan 2 orang perempuan.
2. Negara menjamin biaya-biaya pernikahan dan tempat tinggal.
3. Lelaki yang menolak melaksanakan keputusan ini, akan dihukum mati.
4. Perempuan yang berusaha melarang suaminya untuk berpoligami, dihukum penjara seumur hidup dan suaminya boleh menikah dengan 4 orang perempuan
5. Keputusan ini diberlakukan sejak diterbitkan pada lembaran negara

Selain di Irak, surat edaran serupa juga beredar di Eritrea, sebuah negara yang terletak di bagian timur laut Afrika. Eritrea berbatasan dengan Sudan di sebelah barat, Ethiopia di selatan, dan Djibouti di tenggara. Pemerintah di sana juga dikabarkan mewajibkan kaum laki-laki untuk berpoligami.


Investigasi:

detikcom menelusuri kabar surat edaran tersebut. Ada media yang memberitakan surat edaran itu sebagai hal yang benar. Namun sebagian besar memberitakan kabar tersebut hoax, seperti artikel yang ditulis BBC dengan judul "Eritrea 'appalled' by hoax forced polygamy story". BBC menulis bahwa surat perintah untuk poligami di Eritrea adalah hoax. Kabar soal surat edaran tersebut menurut BBC disebar pertama kali secara online oleh Crazy Monday dari Kenyan News. Namun berita tersebut sudah dibantah oleh pemerintah setempat.

detikcom juga mengkonfirmasi kabar ini ke Fungsi Penerangan Sosial Budaya KBRI Baghdad, Irak Resha Maulana. Resha mengatakan memang benar surat tersebut beredar di masyarakat, namun perlu dicatat surat tersebut palsu.

"Rekan Iraqi di sini sudah sangat faham bahwa surat edaran tersebut adalah guyonan atau lucu-lucun an saja, hasil rekayasa kreatif seseorang saja," ucap Resha kepada detikcom, Jumat (29/1/2016).

Resha pernah menanyakan kabar tersebut kepada rekannya yang bekerja di parlemen Irak dalam pertemuan santai. Rekannya hanya tertawa sambil mengatakan hal itu terlalu bagus untuk terwujud. Dari obrolan itu Resha mengerti bila surat tersebut memang tidak pernah diterbitkan oleh pemerintah.

"Kami tidak pernah menanyakan secara resmi ataupun mendapatkan keterangan secara resmi dari pihak berwenang, namun dari nuansa yang kami rasakan sudah jelas menggambarkan bahwa hal tersebut adalah hoax," ujarnya.

Menurut Resha, Pemerintah Irak punya masalah lain yang harus diselesaikan lebih dari sekedar mewajibkan laki-laki di sana berpoligami.

"Mereka punya banyak masalah lain yang lebih menjadi perhatian, seperti ISIS, pemboman dan lain-lain," katanya.

Kesimpulan:
Isu pemerintah Irak dan Eritrea yang mewajibkan laku-laki di sana berpoligami adalah tidak benar atau hoax. (slm/mad)