Perpanjang SK Golkar Munas Riau, Menkum HAM: Jangan Pecah Lagi

Jakarta - Melihat perseturuan dua kubu di Partai Golkar belum benar-benar reda, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly meminta dua kubu segera bersatu. Jangan sampai ada perpecahan, apalagi membuat partai baru.

"Kita dorong supaya semua kelompok, Pak Agung dan Pak Aburizal Bakrie, supaya melakukan hal terbaik, bersatu saja," kata Yasonna usai rapat terkait perampingan lembaga non struktural di kantor Kemenko Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (29/1/2016).

"Jangan sampai ada perpecahan, apalagi membikin partai baru," lanjutnya.

Yasonna menyerahkan sepenuhnya penyelesaian konflik di tubuh Golkar kepada kedua kubu. Ia tak ingin melakukan intervensi kepada pihak mana pun.

"Kami serahkan ke mereka untuk menyelesaikannya, pokoknya sudah kami kembalikan ke Munas Riau. Biarlah mereka yang menggabungkan kekuatan itu," ujar Yasonna.

SK Kemenkum HAM soal Munas Riau kembali berlaku, lalu bagaimana dengan tugas Tim Transisi yang dipimpin JK? Terkait hal ini, Yasonna menilai bukan ranahnya untuk melakukan apa pun.

"Itu bukan urusan kami, kami nggak boleh intervensi, dalam Munas Riau sudah semua di situ, tinggal bagaimana mengkomunikasikannya," pungkasnya.

Dalam kesempatan berbeda, Ketua DPP Golkar kubu Agung Laksono, Ace Hasan, mengatakan Tim Transisi pimpinan Jusuf Kalla akan berperan sebagai pengawas.  

"Tim Transisi tetap sangat penting untuk melakukan supervisi agar proses Munas nanti berjalan demokratis, terbuka, akuntabel dan melibatkan pihak yang bertikai," kata Ace, Jumat (29/1).

Ace menambahkan bahwa dalam Munas nanti, kepanitiaannya harus disusun bersama-sama antara dua kubu. Aturannya juga harus sesuai dengan AD/ART.

"Proses untuk memastikan Munas bersama yang rekonsiliatif dan demokratis ini harus dikawal dan disupervisi oleh Tim Transisi," imbuhnya. (rna/tor)