Apresiasi SK Menkumham, Poros Muda Minta Tim Transisi Kawal Munas Golkar

Jakarta - Poros Muda Partai Golkar mengapresiasi langkah Menkumham Yasonna Laoly yang menerbitkan surat keputusan untuk perpanjangan kepengurusan Munas Riau. Upaya ini sebagai solusi terbaik untuk mempercepat penyelesaian konflik internal Partai Beringin itu.

Anggota Poros Muda Partai Golkar Andi Sinulingga menegaskan meski kepengurusan Riau diperpanjang, namun keberadaan Tim Transisi mesti diperhatikan.  

Menurutnya, keberadaan tim transisi diperlukan untuk mengawal proses rekonsiliasi dari pembentukan kepanitiaan sampai terselenggaranya Munas atau Munaslub yang terbuka, demokratis, dan terbuka.

"Tim transisi harus mengawal karena ini putusan mahkamah partai. Ini sebagai pengawal rekonsiliasi dari terbentuk sampai terselenggaranya Munas yang aspiratif, demokratis, terbuka, dan akuntabel," tutur Andi saat jumpa pers di Media Lounge, kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Jumat (29/1/2016).

Hal senada dikatakan anggota Poros Muda Golkar lain Ahmad Doli Kurniawan. Doli menekankan keberadaan tim transisi bisa mengawal legalitas peserta munas atau munaslub. Dengan senioritas dan pengalaman di partai, tim transisi menjadi pihak yang memberikan masukan.

"Itu diperlukan. Makanya kami minta agar tim transisi tetap mengawal kebesertaan munas mengacu semangat surat keputusan Menkumham," tuturnya.


Seperti diketahui, Mahkamah Partai Golkar yang dipimpin Muladi memutuskan membentuk tim transisi sebagai upaya untuk penyelesaian sengketa Golkar. Tugas tim transisi ini menentukan kebesertaan, panitia, waktu, aturan pelaksanaan munas.

Dalam susunan tim transisi ini, BJ Habibie ditunjuk sebagai pelindung, sementara Jusuf Kalla sebagai ketua.

Adapun anggota tim transisi adalah Ginanjar Kartasasmita, Emil Salim, Abdul Latief, Siswono Yudo Husodo, Akbar Tandjung, Aburizal Bakrie, Agung Laksono, Theo M Sambuaga, dan Sumarsono.

(hat/erd)